Bupati Musi Rawas Respon Cepat Laporan Masyarakat TPK Terkait Konflik Agraria Dengan PT GSSL

SWARNANEWS.CO.ID, MUSIRAWAS | Diduga berlatar belakang konflik lahan (Konflik Agraria) yang melibatkan masyarakat dalam Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK), Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan terhadap perusahaan perkebunan PT Gunung Sawit Selatan Lestari (PT GSSL), Bupati Musi Rawas Hj Ratna Machmud langsung merespon cepat dengan menggelar rapat, Senin, (5/4/2021)

Rapat berlangsung dari pukul 14.35 WIB hingga pukul 15.18 WIB, digelar di kantor Bupati Musi Rawas dengan pimpinan rapat oleh Kabag Tapem Setda Mura Risman Sudarisman, S.Hut, MM.

Hadir dalam rapat klarifikasi ini Camat TPK Syahemi dan jajarannya, delegasi PT GSSL yang dikomandoi Manager PT GSSL Syafruddin Munthe didampingi Manager Legal dan Plasma Sudirman lengkap dengan beberapa divisi HRD dan staf lainnya.

Diketahui rapat ini dijadwalkan pada pukul 14.00 WIB tetapi molor hingga setengah jam lantaran menunggu utusan dari Dinas Perkebunan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas. Hingga rapat usai digelar tidak tampak hadir utusan kedua instansi tersebut.

Dugaan konflik lahan antara Masyarakat Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK) Kabupaten Musi Rawas dengan pihak perusahaan perkebunan PT GSSL, mengemuka setelah adanya laporan resmi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Badan Penyelamat Aset Negara (BPAN) Sumatera Selatan.

Ketua BAPEM PERDA DPRD Provinsi Sumatera Selatan, H Toyeb Rakembang.

Masyarakat TPK melaporkan konflik lahan ini kepada Bupati Musirawas Hj. Ratna Machmud dalam Surat Laporan DPD LSM BPAN Sumsel Nomor : R/ 307/ DPD-SUMSEL/ BPAN-AI/ III/ 21 yang ditandatangani oleh Syamsudin Djoesman (Ketua DPD) dan Muhammad Syafik (Sekretaris DPD) dengan 15 butir tuntutan yaitu :

1. Keberadaan PT GSSL banyak merugikan masyarakat;
2. Luas lahan yang tidak sesuai izin prinsip;
3. PT GSSL membayar pajak lahan berdasarkan luas lahan pertama bukan luas lahan yang diperluas;
4. PT GSSL diduga melanggar UU Nomor 39 Tahun 2014 Pasal 2 dan 32 melanggar asas lingkungan hidup dengan menutup aliran sungai;
5. Intimidasi yang dilakukan Manager PT GSSL kepada masyarakat;
6. Pengambilan batu di lokasi perkebunan tidak menggunakan Izin Galian C;
7. Anggota Plasma dirugikan karena kompensasi setiap tahunnya tidak bertambah;
8. Kerjasama PT GSSL dengan pihak koperasi kurang harmonis dan merugikan koperasi karena tidak bisa mensejahterakan anggota koperasi;
9. Banyak lahan masyarakat diserobot atau dikuasai oleh PT GSSL tanpa diganti rugi atau dijadikan plasma;
10. Penyediaan lahan 30% tidak terpenuhi;
11. Sejak keberadaan PT GSSL di TPK, banyak merugikan masyarakat bahkan meningkatkan angka kemiskinan di TPK karna hilangnya mata pencaharian masyarakat;
12. Pada Pilkada lalu, Manager GSSL mengarahkan pada salah satu Paslon Bupati;
13. Agar PT GSSL memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan agar Syafruddin Munthe sebagai manager angkat kaki dari TPK;
14. Agar Bupati Musirawas memanggil manajemen PT GSSL;
15. Meminta Bupati agar mencabut Izin Prinsip PT GSSL karena melanggar Tata Kelola Perkebunan yang baik dan menguntungkan atau memperbaiki ekonomi masyarakat sekitar perkebunan agar selaras dengan pasal 3 UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menindaklanjuti laporan masyarakat TPK ini, Pemerintah Kabupaten Musirawas merespon cepat dengan menggelar rapat (Senin, 05/04/2021-Red).

Pemerintah Kabupaten Musirawas memanggil Pihak PT GSSL dan Camat TPK untuk dimintai keterangan dan klarifikasi atas laporan yang masuk.

Pada rapat tersebut, terlebih dahulu Pimpinan rapat meminta penjelasan Camat TPK. Dalam penjelasannya, Camat TPK mengakui memang benar PT GSSL berada dalam Wilayah Kecamatan TPK. Persisnya ada dua klaster yaitu di Desa Muara Kati dan Desa Rantau Serik.

“Selama Saya menjabat tidak ada laporan yang masuk ke Kecamatan terkait Laporan Masyarakat ke Pihak PT GSSL “ jelas Camat Syahemi.

Kemudian Pihak Manager PT GSSL Syafruddin Munthe secara bergantian dengan Sudirman memberikan klarifikasi atas laporan masyarakat melalui LSM BPAN secara point per point.

Syafruddin Munthe menjelaskan, “dari 2011 kami beraktivitas di Musi Rawas, tidak ada permasalahan kami dengan warga maupun karyawan dan terkait pengaduan BPAN yang menyangkut izin prinsip, perlu kami jelaskan bahwa PT GSSL memiliki Izin Prinsip dengan Luas Lahan 18.400 Ha, yang baru ditanami perusahaan sekitar 2000-an Ha. Bahwa pajak yang kita bayar adalah areal yang kita kuasai, artinya pajak yang kita bayar untuk areal 2000-an hektar itu “ papar Manager PT GSSL, Munthe.

Kemudian tentang dugaan pelanggaran Pasal 2 dan 32 Uu No 39 Tahun 2014 Tentang Pasal Melanggar Asas Lingkungan Hidup dengan menutup aliran sungai, menurut Syafruddin Munthe kalau sampai saat ini dari DLH yang sudah turun dan hasilnya tidak ada perusahaan menutup sungai.

Terkait dugaan mengintimidasi warga yang dituduhkan pada dirinya, “sampai saat ini tidak ada yang dipecat boleh dicek dan ini bersama kita ada divisi HRD“ tantang Syarifuddin Munthe.

Selanjutnya, terkait dugaan pengambilan batu tanpa menggunakan Izin Galian C, Sudirman menjelaskan:

1. Bahwa sesuai undang-undang bahwa Badan Usaha Perkebunan bisa memanfaatkan sumber daya mineral yang berada di areal perkebunannya, asalkan tidak dikomersilkan ke luar;
2. Terkait Anggota Plasma yang dirugikan karna tidak bertambahnya kompensasi dan juga tudingan bahwa Pihak GSSL tidak harmonis dengan Koperasi, bahwa PT GSSL dari tahun 2017-2021 telah memberikan borongan kepada Koperasi sebesar Rp 3, 8 Miliar lebih;
3. Perihal penyerobotan yang dituduhkan kepada Pihaknya, PT GSSL meluruskan bahwa saat ini lahan yang dimiliki PT GSSL seluas 6000-an Ha, yang baru ditanami sekitar 2000-an Ha “ demikian dijelaskan Sudirman secara panjang lebar dalam pertemuan tersebut.

Setelah mendengar penjelasan dari Camat TPK dan Pihak PT GSSL, Kabag Tapem menyampaikan bahwa “dalam rapat ini Kami baru meminta penjelasan dari PT GSSL dan kemudian Kami akan undang juga dari masyarakat yang melaporkan, dan kepada Camat, Kami minta mempelajari kasus ini karna bagaimanapun Camat harus tahu permasalahan yang berada dalam wilayah teritorialnya “ ujar Risman Sudarisman mengakhiri dan menutup rapat.

Terpisah Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah (BAPEM PERDA) yang juga anggota Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan, H Toyeb Rakembang, dihubungi via telpon memberikan tanggapan akan terus mengawasi permasalahan ini hingga tuntas, supaya tidak menimbulkan permasalahan berkepanjangan.

“Dan yang paling penting sekali kehadiran investor di Musi Rawas dan daerah sekitarnya hendaklah memberikan manfaat besar bagi masyarakat terutama manfaat pertumbuhan ekonomi. Dengan ekonomi yang baik dan stabil maka masyarakat dapat mengembangkan berbagai potensinya. Jika kehadiran investor tak merubah apa-apa dalam kehidupan masyarakat sekitarnya bahkan justeru meresahkan maka sangat layak untuk dievaluasi dan tinjau ulang” tegas politisi Partai Amanat Nasional yang pernah menjabat tiga periode sebagai anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas.

Selebihnya mantan aktivis era 1998 yang akrab disapa Bang Toyeb ini mengajak rekan jurnalis, LSM dan masyarakat untuk turut serta mengawasi dan bertindak kritis terhadap investor yang tidak pro rakyat.

Teks : Rehanudin Akil
Editor : Sarono PS

!-- Composite Start -->

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait