GSUU Ultimatum Pemda MLM Jangan Bayar Kontraktor yang Belum Tuntaskan Pekerjaan

SWARNANEWS.CO.ID, LUBUKLINGGAU | Koordinator Gerakan Sumpah Undang-Undang (GSUU), Herman Sawiran, Rabu, 23/12/2020, sampaikan ultimatum kepada Pemerintah Daerah di kawasan MLM meliputi Kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas Utara, untuk tidak melakukan pembayaran kepada kontraktor yang belum menuntaskan pekerjaannya hingga seratus persen.

Azandri, S.IP

Menurut aktivis kawakan di kawasan MLM ini penting Ia ingatkan sebab peristiwa serupa pernah terjadi, misalnya di Musi Rawas sekira rentangtahun 2005-2010.

“Karena mengandalkan kedekatan dan hubungan keluarga antara kepala daerah dan pihak kontraktor, sehingga terbit dokumen surat perintah membayar / SPM. Peristiwa semacam itu biasanya terjadi jelang momentum tutup tahun. Oleh karena itu penting saya ingatkan jangan sampai terjadi. Jika masih ada yang nekad jangan menyesal GSUU siap melaporkan ke pihak yang berwajib”, tegas Herman.

Masih kata Herman Sawiran, Ia mengingatkan dengan keras tentang hal ini selain pernah terjadi juga berdasarkan pantauannya belakangan jarang anggota dewan sebagai wakil rakyat yang mengawasi hasil kerja pihak ketiga.

Terlebih lagi pekerjaan proyek aspirasi dewan bisa lepas dari pengawasan dan terkesan pekerjaan tanpa pengawasan hingga kurang kualitas.

“Jadi intinya kalau belum seratus persen volume pekerjaan paket proyek jangan dulu dibayar. GSUU mengingatkan agar pihak terkait dan secara khusus juga ditujukan kepada anggota DPRD ketiga daerah di kawasan MLM, agar benar-benar mengawasi gejala kasak-kusuk yang mengarah kepada tindak pidana korupsi itu”, ingatnya.

H.Rodi Wijaya, SE, M.Si

Terpisah menanggapi pernyataan Herman Sawiran ini, Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas, Azandri S.IP, mengungkapkan dukungannya. Ia sangat setuju dengan pernyataan koordinator GSUU.

“Prinsipnya saya sangat setuju. Hemat saya hal itu tidak akan terjadi jika sejak proses awal seperti tender proyek dilakukan sesuai dengan aturan main sebenarnya. Para pemenang tender tentu saja sudah memenuhi kualifikasi yang diharapkan”, ungkap Azandri.

Dengan terpenuhinya kualifikasi perusahaan pemenang tender lanjut Azandri, tentu pada proses awal sudah bisa dilihat dan didalami kemampuan masing-masing kontraktor.

Meminjam ungkapan umum dan biasa kita dengar imbuhnya, jika suatu proses awalnya kusut, curat marut, maka hasil akhirnya juga mengecewakan.

Disinggung mengenai proyek milik dewan atau dewan bermain proyek, politisi PDIP ini menjawab dengan politis.

“Tidak ada itu proyek dewan. Yang ada adalah proyek pemerintah. Bisa saja atas usulan dewan. Siapa pun bisa mengusulkan asal sesuai dengan mekanismenya misal melalui momentum reses, Musrenbang dan sebagainya”, tutur Azandri.

Sebagai Ketua DPRD Musi Rawas, dirinya mengapresiasi masyarakat sipil, NGO, pers, yang telah menunjukkan kepeduliannya terhadap laju roda pemerintahan Bumi Lan Serasan Sekentenanan.

“Sekaligus pada momentum menjelang pergantian tahun, saya mengajak rekan anggota DPRD Musi Rawas untuk meningkatkan kinerja terutama pada tiga tupoksi yaitu legislasi, penganggaran dan pengawasan”, tandas Azandri.

Efriansyah, S.Sos

Tanggapan senada juga disampaikan Ketua DPRD Kota Lubuklinggau, H Rodi Wijaya, SE, M.Si. Bahkan Ketua KAHMI Lubuklinggau ini mendorong pemberlakuan sanksi kepada kontraktor yang wanprestasi. “Kami sepakat, untuk yang belum selesai jangan dibayar dulu sampai pekerjaannya tuntas dan sanksi denda diberlakukan. Sebaliknya bagi mitra yang sudah menyelesaikan pekerjaannya harus diprioritaskan untuk dibayar duluan”, kata politisi yang populer dengan sebutan HRW.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Efriansyah, S.Sos, juga memberikan tanggapan serupa, “Sepakat apa yang disampaikan oleh Kanda Herman Sawiran itu. Setiap proyek harus dikerjakan secara profesional. Dan wajib dikerjakan 100 persen. Sebab pembangunan itu akan dimanfaatkan oleh masyarakat. Selayaknya kontraktor harus menyelesaikannya dengan baik dan sempurna. Dan pihak terkait juga harus lebih teliti dalam hal mengontrol proses pembangunan. Pembayaran harus disesuaikan dengan capaian pekerjaannya”, tutup Efri.

Teks : Rehanudin Akil
Editor : Sarono PS

!-- Composite Start -->

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait