Highlight Benchmarking Zona Integritas: Catat Apa yang Dikerjakan, Kerjakan Apa yang Dicatat Mulai Dari Diri Sendiri

Kepala Balai Diklat Keagamaan (BDK) Palembang Dr. H Saefuddin Latief, SAg, MSi tampak ekspresif saat mamberikan paparan di Kanwil DJPb Sumsel.

SWARNANEWS,CO.ID, PALEMBANG I Perjalanan pembangunan Zona Integritas meliputi proses belajar yang tanpa akhir, tak terkecuali bagi Balai Diklat Keagamaan (BDK) Palembang. Demi meningkatkan pemahaman dan daya inovasi dalam menyongsong Zona Integritas, Tim PMPZI BDK Palembang pada Rabu (18/1/2023) menyambangi Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sumatera Selatan dalam rangka Benchmarking Zona Integritas. Kanwil DJPb sendiri dipilih menjadi lokus karena sebelumnya telah mencapai predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dari Kemenpan-RB pada 2021 lalu.
Tim PMPZI BDK Palembang disambut dengan ramah oleh Plh. Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumatera Selatan, Eko Budiyanto beserta staf dan tim zona integritasnya. Kepada tim BDK Palembang, Eko menghaturkan terima kasih karena sudah memilih Kanwil DJPb Sumsel sebagai lokasi benchmark.
“Kami juga ada program pendampingan menuju Zona Integritas, dan kami siap menindaklanjuti (permintaan diskusi),” ujar Eko.

Suasana pertemuan berjalan penuh antusias

Ia mengungkapkan jika Kanwil DJPb juga berkeinginan mendampingi BDK Palembang dalam menyongsong zona integritas, karena hal tersebut merupakan bagian dari program mereka menuju WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani).
Ahmad Santoso, Sekretaris I Tim PMPZI Kanwil DJPb Sumsel menguraikan materi ZI kepada Tim BDK Palembang. Ia menuturkan tahapan menuju ZI satu demi satu, mulai dari pencanangan via deklarasi. Tahap itu sendiri telah dilewati PMPZI BDK Palembang pada September 2022 lalu dalam Capacity Building.
Menurut Santoso yang akrab disapa ‘Ahsan’, pembanguna ZI menuju WBK dan WBBM perlu difokuskan kepada pemenuhan dokumen eviden ZI, baik Komponen Pengungkit (60%) maupun Komponen Hasil (40%). Agar dapat mencapai predikat WBK, sebuah satker perlu mengantongi nilai indeks ZI minimal sebesar 75,00 dan mampu melengkapi minimal 60% total dokumen di setiap area perubahan 1 – 4 di Komponen Pengungkit. Hal ini perlu memperoleh perhatian khusus, karena satker yang mampu memenuhi dokumen dalam beberapa area perubahan, namun gagal memenuhi 60% eviden pada satu saja area perubahan tidak akan dapat melaju menuju penilaian ZI oleh TPI (Tim Penilai Internal).
Ahsan menekankan jika kata kunci dalam zona integritas adalah kata “integritas” itu sendiri. ZI akan berhasil diterapkan sebuah satuan kerja jika pegawainya, mulai dari jajaran pejabat hingga staf dan PPNPN, memiliki integritas dalam menjalankan tusinya.

“WBK bukan hanya sekedar predikat dalam sertifikat. Ketika Bapak/Ibu sudah mempunyai integritas, maka sebelum predikat WBK itu diberikan dalam bentuk sertifikat, Bapak/Ibu itu sendiri sebenarnya sudah WBK,” tegas Ahsan.
Selain Ahsan, materi tentang ZI juga disampaikan oleh Dessy Handayani. Dessy mengatakan ZI bukanlah pekerjaan jangka pendek, namun lebih ke proses belajar yang tanpa akhir. Kementerian Keuangan sendiri telah melakukan reformasi birokrasi sejak tahun 2007 silam, sehingga hasil kerja keras tersebut tidak menunjukkan hasil begitu saja hanya dalam hitungan beberapa tahun.

Menurut Dessy, pemahaman tentang ZI perlu disamaratakan antar pegawai, terutama pegawai pelayanan seperti satpam dan customer service yang berkontak setiap hari dengan stakeholder.
“PPNPN dan satpam kami edukasi soal Permenpan yang baru, poin-poinnya yang berubah apa saja. Selain itu, kami ada grup edukasi, di mana mereka menerima informasi dan edukasi secara berkala,” tukas Dessy.
Di sisi lain, agar mempermudah proses pengumpulan eviden, Dessy menyarankan agar BDK Palembang mendokumentasikan secara rutin semua aktivitas pelayanan yang diselenggarakan. “Intinya, catat apa yang dikerjakan, kerjakan apa yang dicatat,” ujarnya.
Benchmarking lalu diakhiri dengan tur berkeliling fasilitas kantor Kanwil DJPb Sumsel. Di antara fasilitas penyokong ZI di kantor tersebut, ruang laktasi dan child corner menjadi bagian yang menyita perhatian Tim PMPZI BDK Palembang. BDK Palembang yang selama ini kerap dikunjungi banyak peserta pelatihan sangat membutuhkan kedua fasilitas tersebut, agar peserta maupun pegawai yang membawa anak-anak dapat menitipkan anak mereka disana dan meneruskan kewajibannya dengan tenang.
“Ketika membangun integritas, semuanya akan mengikuti. Integritas adalah investasi jangka panjang,” ujar Ahsan.
Proses BDK Palembang menuju predikat WBK masih panjang. Namun, proses tersebut akan dilalui Tim PMPZI BDK Palembang dengan antusias secara bertahap, demi peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik.

Teks/Foto: Redho Nugraha
Editor: Sarono P Sasmito

 

 

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *