Ironis, A H Tidak Mengerti Arti KRS, SKS dan KHS

 

*Sidang Lanjutan Dugaan Ijazah Palsu Anggota DPRD OKI

SWARNANEWS.CO.ID , KAYUAGUNG | Sidang lanjutan perkara dugaan ijazah palsu dengan melibatkan oknum anggota DPRD OKI AH sebagai terdakwa kembali digelar di Pengadilan Negeri Kayuagung, Kamis (11/1).

Sidang yang digelar di Ruang Sidang Utama PN Kayuagung tersebut memasuki agenda pemeriksaan terdakwa terkait penggunaan Ijazah palsu.

Majelis hakim yang diketuai Bambang J Winarno bersama dua hakim anggota RA Asri Ningrum dan Irma Nasution  dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU)  Beny Wijaya dan Niku dibuka sekitar pukul 11.00 WIB.

Dalam keterangannya, terdakwa A H mengaku bahwa dirinya telah menjadi mahasiswa di Perguruan tinggi Universitas Azzahra Jakarta sejak tahun 2006 lalu yang dimulai dari semester I tahun 2006.

Namun anehnya, meskipun berdalih masuk universitas Az zahra jakarta sejak tahun 2006 lalu tetapi terdakwa tidak pernah mengisi Kartu Rencana Study (KRS) untuk setiap semestarnya bahkan AH juga tidak mengerti apa itu SKS(Sistem Kredit Semester) dan KHS (Kartu Hasil Studi).

“Jika dalam setiap semesternya tidak mengisi KRS, Apakah dalam setiap semesternya terdakwa menggunakan sistem SKS,” tanya ketua majelis Hakim.

Pertanyaan yang sangat umum bagi setiap orang yang pernah menjadi mahasiswa tersebut membuat terdakwa kaget, pasalnya terdakwa justru tidak bisa menjelaskan dan menjawab pertanyaan hakim.

Selain itu, terdakwa juga tidak begitu mengerti apa itu SKS (Sistem Kredit Semester) dan berapa SKS yang diperolehnya dalam satu semester dan apa itu KHS.

“Jadi jika tidak dengan sistem SKS maka sistem apa yang digunakan pada saat saudara kuliah, sebab saya saja yang sudah lebih dari 20 tahun kuliah juga menggunakan SKS dulunya,” kata hakim.

Bahkan saat hakim menanyakan masalah pembimbing skripsi AH mengatakan kalau dirinya memiliki empat pembimbing skripsi padahal dimanapun tempat kuliahnya mahasiawa hanya memiliki dua orang pembimbing.

Pernyataan terdakwa bahwa dirinya bukanlah mahasiswa pindahan dan menempuh pendidikan S 1 di Universitas Azzahra Jakarta mulai dari semester 1 tersebut juga terbantahkan dengan surat keterangan dari Dirjen Dikti, dimana dalam surat keterangan tersebut dijelaskan bahwa, terdakwa merupakan  mahasiswa pindahan dengan nilai dari perguruan tinggi lain yang di konversi, selain itu berdasarkan surat kopertis yang diajukan jaksa kepersidangan, terdakwa  tidak terdaftar sebagai mahasiswa fakultas hukum di universitas jakarta.

Dalam kesempatan tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri OKI, Niku SH memperlihatkan bukti blanko pendaftaran mahasiswa baru di tahun 2009.

Terdakwa juga menolak beberapa keterangannya sendiri yang berada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Pasalnya meskipun BAP tersebut ditandatangani oleh terdakwa akan tetapi dirinya merasa terkesan di paksa karena supaya cepat selesai.

“Kuliah di jakarta hanya hari sabtu, namun untuk yang di hotel raden palembang itu hanya bimbingan skripsi,”katanya.

Usai mendengarkan keterangan terdakwa, Hakim selanjutnya menunda sidang hingga kamis pekan depan (18/1) dengan agenda tuntuan.

Usai persidangan, terdakwa AH sempat menjelaskan kepada wartawan bahwa dirinya tidak bisa menjawab pertanyaan hakim bukan karena tidak tahu tetapi karena gugup.

Sekedar mengingatkan, kasus dugaan ijazah palsu oknum anggota DPRD OKI dari Fraksi Gerindra tersebut berawal dari laporan pelapor atas nama, Fadrianto dengan nomor laporan LPB/986/XII/2015/SPKT pada tanggal 15 Desember 2015. Dimana saat registrasi pencalonan, oknum anggota DPRD OKI itu diduga menggunakan ijazah palsu yang dikeluarkan Universitas Azzahra Jakarta. Ijazah oknum tersebut dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 03060177 diketahui milik seseorang bernama Fadloli.

Selanjutnya, keluar surat perintah penyidikan pada 29 Februari 2016 dengan nomor SP.Sidik/122/II/2016/Ditreskrimum. Lalu, keluar surat panggilan tersangka dengan nomor SP.Gil/412/II/2017/Ditreskrimum pada 28 Februari 2017 hingga berkas dinyatakan lengkap (P21) dan dilimpahkan ke kejaksaan dan pengadilan dengan status sebagai tahanan kota.

AH  ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penggunaan ijazah akademik yang tidak sesuai persyaratan pendidikan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHPidana dan atau pasal 266 ayat (1) dan (2) KUHPidana dan pasal 68 ayat (2) Undang-undang No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Editor: Sarono PS

Sumber: Beritamusi

!-- Composite Start -->

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait