Janda Mulia Kekeh Perjuangkan Haknya Mendapatkan BLT DD

SWARNANEWS.CO.ID, MUSI RAWAS | Siti Amrona alias Mulia (57), warga Dusun III Desa Tambahasri, Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, Selasa, 05/01/2021, untuk kesekian kalinya menyampaikan keluhannya kepada media terkait dirinya tidak mendapatkan paket bantuan Covid-19 berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) secara bertahap dan berkelanjutan.

Diakui perempuan paruh baya yang berstatus janda dan memiliki dua putra ini bahwa awalnya Ia mendapatkan kucuran dana bantuan tersebut sekira bulan April 2020 sebesar enam ratus ribu rupiah.

Hanya saja menurut Mulia demikian perempuan ini biasa disapa, proses dirinya mendapatkan kucuran dana bantuan tersebut tidak mulus.

Pasalnya Ia dipaksa oleh Kepala Desa (Kades) Q1 Tambahasri, Aripin melalui Kadus III Rizal dan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Jarmadi untuk berbagi dengan tiga orang sehingga masing-masing mendapatkan dua ratus ribu rupiah dari sejumlah uang enam ratus ribu rupiah tersebut.

Dari sinilah pangkal masalah Mulia dimulai. Penyebabnya, Ia tetap kekeh tidak mau membagikan kepada dua orang lainnya. Menurut wanita yang cukup bernyali dan kritis ini Ia punya prinsip mengikuti aturan pemerintah pusat bahwa penyaluran dana BLT DD maupun bentuk bantuan lainnya haruslah prosedural dan tepat sasaran.

“Banyak saya saksikan berita di televisi, viral juga di media online bahwa BLT DD tahap pertama jumlah nominalnya enam ratus ribu rupiah. Tidak ada desa lainnya membagikan enam ratus ribu rupiah itu untuk jatah tiga orang kepala keluarga (KK)”, ungkap Mulia dengan nada kesal.

Dituturkannya juga, pasca dirinya menerima BLT DD tahap pertama sebesar enam ratus ribu rupiah seketika itu juga rumahnya didatangi aparat desa yang juga merupakan utusan Kades Tambahasri, yaitu Rizal (Kadus III) dan Jarmadi (BPD).

“Kehadiran dua pamong desa tersebut tidak lain maksudnya untuk meminta saya membagikan uang BLT DD yang sudah saya ambil kepada dua orang KK lainnya. Saya tetap tegar dengan pendirian, bahwa besaran bantuan per KK sesuai aturan memang enam ratus ribu rupiah. Lalu Rizal mengatakan jika saya tetap dengan pendirian tidak mau berbagi dengan dua orang KK lainnya maka pada tahap selanjutnya saya tak akan pernah mendapatkan paket bantuan lagi. Apapun bentuk bantuan tak akan diikutsertakan”, demikian ungkap Mulia seraya menirukan kata-kata Kadus Rizal.

Benar saja selama satu tahun negara ini resmi terkonfirmasi Pandemi COVID-19 dan pemerintah pun sudah mengucurkan berbagai bentuk bantuan, Siti Amrona tak mendapatkan lagi paket bantuan tersebut.

Atas kejadian yang menimpanya Amrona tak berputus asa, Ia terus berupaya melakukan berbagai upaya kendati belum membuahkan hasil. Bahkan setidaknya sudah dua kali Amrona mendatang Unit Tipikor Polres Musi Rawas guna melapor dan memperkarakan peristiwa yang dirinya alami.

Masih menurut Amrona, tidak hanya dirinya saat melapor ke Tipikor Polres Mura setidaknya ada 18 orang KK yang siap bersaksi atas kasus tersebut.

“Saya masih ingat nama personil polisi yang menerima berkas laporan kami. Saat melapor itu, personil polisi di unit Tipikor mengatakan bahwa laporan kami memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti. Anehnya hingga sekarang tidak terbukti, bahkan yang terjadi belasan orang yang turut serta melaporkan kasus ini satu satu didatangi orang-orang pihak Kades. Mereka diintimidasi dan diminta untuk tidak ikut melakukan protes apalagi melapor ke pihak berwajib”, tutur Amrona.

Ditambahkannya, bahwa pembagian BLT DD di Desa Q1 Tambahasri Ia pastikan tidak tepat sasaran. Ada masyarakat yang miskin dan layak mendapatkan bantuan justeru tidak menerima paket bantuan.

“Sebaliknya ada tetangga saya yang mampu punya kebun karet luas, punya penghasilan cukup, rumah kediaman bagus, bahkan punya kendaraan mobil kok bisa dapat kucuran BLT DD. Ada juga perempuan warga desa ini yang berstatus sebagai istri muda seorang Kades dari desa lain dalam wilayah Musi Rawas terhitung mampu kok ya dapat juga paket bantuan BLT DD”, tukas Amrona.

Atas peristiwa yang dialaminya Amrona mengaku akan terus berjuang supaya terwujud keadilan dan berikutnya semua jenis bantuan pemerintah untuk masyarakat tepat sasaran dan tidak mengurangi jumlahnya. Terutama bagi masyarakat yang sangat membutuhkannya.

Untuk diketahui beberapa awak media sudah sejak dua bulan lalu menerima keluhan Siti Amrona alias Mulia ini. Bahkan untuk keseimbangan informasi awak media sudah bertemu Kepala Desa Q1 Tambahasri, Aripin, didampingi Sekdes Suyono dan beberapa stafnya di kantor Desa Q1 Tambahasri.

Kepada awak media saat itu Kades maupun Sekdes membenarkan adanya kritik dan protes keras dari warganya atas nama Siti Amrona dkk.

Hanya saja tidak ada kepastian dan ketegasan pihak pemerintah desa untuk mengupayakan jalan keluar terhadap permasalahan tersebut.

Bahkan Kades terlihat santai dan dingin memberikan respon seraya mengatakan bahwa hanya segelintir orang warga yang bersikap sedemikian. “Dan itu biasa saja dari sekian banyak warga hanya segelintir orang yang bersikap sedemikian dan menyatakan tidak puas atas kebijakannya”, ungkap Kades Aripin.

Terpisah beberapa waktu lalu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Musi Rawas, Ahmadi Zulkarnain melalui Sekdis Alexander, menanggapi pertanyaan beberapa awak media terkait permasalahan tersebut, pihaknya akan berkoordinasi kepada jajaran pemerintah Kecamatan Tugumulyo dan Kades Tambahasri.

Hingga berita ini rilis menurut pengakuan Siti Amrona belum ada pihak yang mengupayakan jalan keluar terhadap permasalahan yang Ia alami.

Teks dan Editor : tim

!-- Composite Start -->

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait