Kapolda Sumsel : Atasi Masalah Tanpa Masalah

SWARNANEWS.CO.ID, PALEMBANG | Kapolda Sumatera Selatan Irjen Prof DrEko Indra Heri, S MM, menyampaikan, dalam mengatasi masalah pembangunan di pedesaan, dilakukan dengan tanpa masalah.

“Jadi kalau bisa, mengatasi masalah tanpa masalah,” ujarnya dalam Pembukaan diskusi Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Pendampingan dana desa”. Diselenggarakan Polda Sumsel, di Gedung Promoter Kamis (03/06/2021).

Lebih lanjut jendral bintang dua itu mengatakan, FGD ini sendiri merupakan implementasi keputusan Kapolri dan Kementrian Pedesaan. Polri, memiliki tambahan pekerjaan sebagai pendampingan dengan sarana desa. “Sehingga diharapkan, konteks pembangunan benar-benar tercapai. Jika ada penyelewenangan tidak langsung ditangani polisi. Tetapi, diberikan kepada inspektorat,” ujarnya.

“Tapi tidak menutup kemungkinan ada oknum Polri di lapangan. Nanti baik kepala desa dan camat jangan takut, tetap ikut membangun. Kalau ada oknum yang menakut-nakuti, bisa dilaporkan. Di sini ada Irwasda, Direkrimsus. Mereka memiliki banyak pasukan di desa,” ujarnya.

Jangan, lanjut dia, dengan adanya pendampingan justru Polri menyusahkan pembangunan desa. Pada intinya, menurut Eko, Polri menjadi petugas pendampingan, dan sama sekali tidak ada niatan lain. Hingga masyarakat bisa merasakan dampak pembangunan yang dikelola oleh pemerintah desa atas keinginan pemerintah pusat.

Sejauh ini, lanjutnya, memang banyak persoalan yang dihadapi, sepert kadang-kadang tidak adanya keterbukaan dan lain-lain. “Dan inilah tugas kita. Supaya yang tidak tahu menjadi tahu. Agar pembangunan dapat terlaksana sebaik-baiknya. Dan ini merupakan inti dari pertemuan antara Kapolri dan Menteri,” jelasnya lagi.

Hal lain dia katakan, dengan adanya pertemuan ini setidaknya ke depan, ketika ada persoalan dapat dijembatani serta dipecahkan. “Di lapangan akan banyak menimbulkan persoalan. Ini untuk dipecahkan bersama-sama. Intinya bagaimana menyelesaikan masalah tanpa masalah. Mudah-mudahan niat baik kita dapat berjalan sesuai dengan keinginan dari pemerintah,” demikian tukas Jenderal Eko.

Terpisah Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Supriadi MM melalui Kasubbid Penmas AKBP Iralinsah SH mengatakan, kegiatan FGD adalah inisiator dari Kapolda Sumsel. Sebagai wujud tindak lanjut pertemuan Kapolri dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Guna mengedepankan program restorasi, justice dalam pencegahan terjadinya kasus. Bagaimana suatu kasus tidak terjadi dijalur hukum, mengingat program tersebut sesuai Sustainable Development Goals) ke 18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif ucap Iralinsah.

Sementara Gubernur Sumsel H.Herman Deru mengapresiasi giat Kapolda Sumsel ini Sebanyak 34 Provinsi yang ada di Indonesia, hanya Polda Sumsel yang melaksanakan Giat FGD Pendampingan Dana Desa TA.2021 khususnya di Provinsi Sumsel. Dan ini hendaknya berkelanjutan antara Pemprov Sumsel dan Polda Sumsel, diharapkan ke depannya ada kesepakatan bersama antara Inspektorat Pemprov Sumsel dan Irwasda Polda Sumsel.

“Dan inovasi Kapolda tersebut harus ditindak lanjuti sebagai wujud sinergitas Pemprov Sumsel dan Polda Sumsel yang membanggakan,” ucap Deru.

Acara tersebut dihadiri oleh Gubernur Sumsel, Kapolda Sumsel, PLH. Sekda Prov Sumsel, Inspektur Prov.Sumsel, Kadis PMD Prov. Sumsel, Irwasda Sumsel, Karo OPS Polda Sumsel, Dirbinmas Polda Sumsel,Dirintelkam Polda Sumsel,Kabid Humas Polda Sumsel,Kabiddokes Polda Sumsel, Kapolres/tabes Jajaran Polda Sumsel (Via Vicon).

Mengikutsertakan Kasatreskrim, Kasatbinmas, Kasatintelkam dan Kadis PMD Kab/Kota),1023 Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Seluruh Kecamatan pada Kab/Kota Di Provinsi Sumsel Secara Virtual. (*)

Teks: rilis
Editor: maya

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait