Ketua DPRD Mura Pimpin Rakor Sikapi Kondisi Pasca Pilkades Serentak

SWARNANEWS.CO.ID, MUSI RAWAS | Guna merespon berbagai sanggahan dan gugatan serta kondisi umum pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2021 Kabupaten Musi Rawas (Mura), Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mura menggelar rapat koordinasi (rakor), Rabu, 21/04/2021.

Ketua Komisi I DPRD Mura, Nawawi, SH,MH, usai kegiatan rapat menjelaskan bahwa rakor dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Mura Azandri, S.IP.

“Ya. Mengingat penting dan cukup luas eskalasi persoalannya maka rakor kami minta Ketua DPRD Mura langsung yang memimpinnya,” ungkap anggota fraksi Partai Golongan Karya ini dengan mimik muka serius.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Musi Rawas, Nawawi, SH, MH.

Nawawi juga mengatakan bahwa rakor ini juga secara khusus dihadiri langsung oleh mitra kerja Komisi I terkait pelaksanaan Pilkades serentak yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Mura, Ahmadi Zulkarnain.

Diakui Nawawi bahwa rakor ini inisiatif dari Komisi I DPRD Mura guna merespon adanya sanggahan dan gugatan sejumlah15 desa dari 111 desa yang usai melaksanakan Pilkades serentak pada 08 April 2021 lalu.

Nawawi juga mengatakan rakor tersebut mengusung agenda tunggal yaitu tahapan persiapan untuk pembahasan sanggahan dan gugatan yang masuk ke lembaga DPRD Mura.

“Kita Komisi I memantau mitra kerja sebagai representasi pihak eksekutif dalam hal menghadapi penanganan persoalan sanggahan dan gugatan para calon kades yang kalah bahkan seri atau draw dalam kontestasi Pilkades Serentak Tahun 2021 Kabupaten Musi Rawas beberapa pekan lalu”, imbuh Nawawi.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Musi Palembang, Ahmadi Zulkarnain, saat menyampaikan keterangan di forum Rakor bersama Komisi I DPRD Kabupaten Musi Rawas, Rabu, 21 04 2021.

Kenapa begitu lanjut Nawawi, karena DPRD merupakan lembaga politik yang menyerap aspirasi masyarakat. Jika ada aspirasi masyarakat yang masuk ke lembaga dewan, maka sudah seharusnya sebagai anggota dewan wajib bersikap.

Adapun persoalan pengambilan keputusan nantinya disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan menjadi kewenangan Bupati.

“Jadi hasil kajian dari rapat-rapat dan pertemuan yang dilakukan oleh Komisi I nantinya dinaik dan disampaikan kepada Ketua DPRD Mura untuk diteruskan ke pihak eksekutif dalam hal ini Bupati Mura”, kata Nawawi.

Diakui mantan Sekwan DPRD Mura ini, pada rakor perdana usai pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2021 Kabupaten Musi Rawas tersebut belum ada rekomendasi apapun. Tetapi Nawawi memastikan pihaknya mempelajari semua regulasi yang ada dan mendalaminya sehingga kelak menghasilkan keputusan dan kebijakan yang paripurna, memenuhi unsur keadilan.

Ketika ditanya apakah ada peluang untuk merekomendasikan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkades yang melakukan sanggahan dan gugatan. Nawawi tidak mau berspekulasi. “Belum sampai sejauh itu, sebab yang namanya PSU tentu banyak yang harus diperhitungkan seperti pendanaan, lalu sumberdaya manusia atau panitianya harus dihentuk lagi, belum lagi resiko tajamnya gesekan sosial di tengah masyarakat. Sehingga asas manfaat dan mudharatnya harus dikaji secara komprehensif dan objektif”, tutupnya.

Terpisah, Kadis DPMD Mura, Ahmadi Zulkarnain, saat dibincangi awak media Swarnanews.co.id, di ruang kerjanya membenarkan bahwa Ia baru saja memenuhi undangan rakor oleh Komisi I DPRD Musi Rawas.

“Betul baru saja saya hadir dan menyampaikan beberapa keterangan terkait pelaksanaan Pilkades serentak Mura tahun 2021 termasuk mengenai sejumlah desa yang melakukan sanggahan dan gugatan terhadap hasil Pilkades serentak tersebut”, ungkap Ahmadi.

Ahmadi juga memastikan bahwa sesuai tahapan bahwa bagi calon kades yang melakukan sanggahan dan gugatan sejak 08 April 2021 hingga 11 April 2021 menjadi kewenangan panitia atau Pokja Desa. Jika ditemukan atau tanpa ditemukan solusi, tahap selanjutnya selama kurun waktu lima hari kerja (12-16 April 2021) menjadi kewenangan Pokja Kecamatan. Kemudian sejak 16 April 2021 hingga tiga puluh hari berikutnya menjadi kewenangan Pokja Kabupaten.

“Sehingga sesuai tahapan Pilkades serentak Mura maka saat ini semua urusan sanggahan dan gugatan hasil Pilkades sedang menjadi ranah Pokja Kabupaten. Nanti pada waktunya Kami sampaikan hasil keputusan akhir dari Pokja Kabupaten terutama terkait desa-desa peserta Pilkades serentak Mura yang melakukan sanggahan atau gugatan”, pungkas Ahmadi dengan jaminan jajarannya akan profesional, objektif dan transparan dalam melakukan tahapan penyelesaian sengketa hasil Pilkades serentak ini.

Teks : Rehanudin Akil
Editor : Sarono PS

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait