Ketua FK2DP Siap Menjaga Situasi Tetap Kondusif

SWARNANEWS.CO.ID, PALI | Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa PALI (FK2DP) Abul Rostoni meminta kepada semua Kepala Desa dan Perangkat Desa agar bersabar dan tetap berpedoman pada hasil kesepakatan pertemuan pada Jumat (5/3/2021) lalu, dan tetap menjaga situasi tetap aman dan kondusif.

“Kami meminta kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa agar tetap sabar dan kita harus menghormati hasil kesepakatan pertemuan jumat kemaren, di bulan April 2021 ini akan dilakukan pembayaran, setelah dana bagi hasil sudah di transfer dari Pemerintah Pusat, kita bersama-sama tetap mengedepankan ketenteraman dan kondusifitas.” Kata Abul sapaan akrabnya saat di bincangi usai melakukan pertemuan di Rumah Makan Sejaterah, Rabu (17/03/2021)

Masih kata Abul selaku Ketua Forum FK2PD Abul Rostoni siap menjaga kondusifitas di tengah masyarakat besama seluruh Kades dan Perangkat Desa, dan berharap di Bumi Serepat Serasan tetap kondusif dan selalu mengedepankan jalur musyawarah dalam mengambil tindakan, kita akan selalu memberikan penjelasan yang terbaik terkait apapun masalah yang kami hadapi Bersama Pada desa masing masing.

“Kami siap menjaga kondusifitas di tengah masyarakat bersama seluruh Kades dan Perangkat Desa, dan berharap di Bumi Serepat Serasan tetap kondusif, Kami sangat yakin masyarakat kita sudah cerdas, dan selalu mengedepankan jalur musyawarah dalam mengambil tindakan demi kebaikan dan keamanan di Kabupaten PALI yang sama kami cintai ini.” tambahnya

Sementara Plt Kepala BPKAD PALI Saparudin mengatakan, terkait hal yang menjadi tuntutan para kades dan BPD akan dibayarkan pada April mendatang.

“Kami menunggu transfer dari pusat. Terkait pemotongan anggaran akan kami koordinasikan dahulu ke pimpinan,” katanya.

Kondisi keuangan daerah yang minim juga dibenarkan Kepala BPKAD PALI, Saparudin. Diterangkannya, pengajuan DPMD untuk membayar tunjangan dan operasional kades dan perangkatnya selama enam bulan belum bisa terealisasi. Namun, dijelaskannya, apabila berkenan dan diterima kades, tunjangan itu baru bisa direalisasikan dua bulan dahulu, sama halnya saat pencairan tahap pertama.

“Kami tidak bermaksud menghambat penyaluran ADD. Tapi ini, karena keuangan daerah yang sangat minim. Saat ini, untuk penyaluran ADD baru mampu dibayar dua bulan dahulu. Sebab, untuk membayar tunjangan kades dan perangkatnya saja membutuhkan anggaran hampir Rp 5 Miliar,” jelasnya.

Saparudin mengakui jika pernah ada perwakilan dari forum kades yang meminta untuk menunda pencairan apabila hanya dibayar dua bulan. “Kalau anggaran memadai, pasti langsung kami salurkan. Meski demikian kami tetap mengupayakan dengan kondisi saat ini kami minta seluruh kepala desa bersabar.” pungkasnya.

Teks : Sangkut
Editor : Sarono PS

!-- Composite Start -->

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait