Komisi III DPRD Lubuklinggau Berikan Dua Opsi Kepada PT Buraq Nur Syariah

SWARNANEWS.CO.ID, LUBUKLINGGAU | Prokontra pemberitaan di beberapa media terkait izin PT Buraq Nur Syariah (BNS) dalam melakukan praktek bisnis perumahan di Bumi Sebiduk Semare menggerakkan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, menggelar rapat kerja bersama.

Rapat kerja berlangsung pada Senin, 10/08/2020 di ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Lubuklinggau. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III, H Taufik Siswanto, SE, MM, dihadirii rekan sekomisinya antara lain Wakil Ketua Komisi III, Reza Ashabul Kahfi, ST, serta anggota Raden Syahlendra, SE, M.Ak, Hambali Lukman, SH, Arie Pringgayudha, SE, MM, Hj Rosmala Dewi, SH, H Agus Hadi, S.PdI, Yaudi dan Zuibar M Alip, BE.

Selain itu hadir pula mitra Komisi III DPRD Kota Lubuklinggau, DPMPTSP, DPUTR, Disperkim, Chief Executive Officer (CEO) PT Buraq Nur Syariah (BNS) Prita Wulan Kencana didampingi Manager Lapangan PT BNS Zulfikar N dan puluhan awak media serta beberapa LSM.

CEO PT Buraq Nur Syariah (BNS), Prita Wulan Kencana (tengah bercadar hitam), didampingi Manager Lapangan PT BNS, Zulfikar N, saat memberikan keterangan dalam rapat bersama Komisi III DPRD Kota Lubuklinggau.

Rapat berlangsung lebih dari dua jam pada pokoknya baik ketua dan semua anggota Komisi III DPRD Kota Lubuklinggau mengkritisi dan mengkonfirmasi semua rumor yang berkembang seputar berita terkait perizinan PT BNS. Selebihnya para wakil rakyat itu juga mengapresiasi kehadiran investor di Lubuklinggau tak terkecuali PT BNS.

“Kami Komisi III DPRD Kota Lubuklinggau sengaja berupaya mengajak para mitra serta PT BNS untuk menggelar rapat bersama ini. Perlu Bu Prita selaku CEO PT BNS ketahui, tupoksi kami selaku anggota dewan ada tiga yaitu, legislasi, hak anggaran juga pengawasan. Nah saat ini kami sedang menajamkan tugas pokok dan fungsi kami sebagai lembaga pengawas. Kendati demikian saya ingatkan, forum ini bukan untuk mengadili pihak tertentu melainkan sebagai cara untuk mencari solusi”, papar Taufik Siswanto mengawali pembukaan rapat.

Pada prinsipnya Komisi III DPRD Kota Lubuklinggau, mengapresiasi setiap investor yang hadir di Bumi Sebiduk Semare, sesuai dengan visi dan misi Walikota H.SN Prana Putra Sohe, timpal Raden Syahlendra.

Sebab kenapa lanjut Raden, Lubuklinggau tidak mengandalkan kekayaan alam seperti hasil tambang, minerba atau perkebunan melainkan sektor jasa seperti jasa perdagangan, kesehatan, pendidikan, perhotelan dan sebagainya.

“Kendati demikian kehadiran investor harus melengkapi perizinan usaha sesuai dengan mekanisme yang ada. Kepada dinas terkait selaku mitra Komisi III DPRD Kota Lubuklinggau, saya mengingatkan terkait legalitas usaha jangan dipersulit bagi yang serius mengembangkan usahanya di sini. Sebaliknya jangan pula tidak selektif dan lalai terkait mekanisme perizinan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku”, pinta Raden.

Pendapat senada juga dikemukakan politisi PDIP Lukman Hambali, Ia menyambut baik kehadiran PT BNS untuk mengembangkan usaha dalam sektor pengadaan rumah. Terlebih dengan sistem dan pola syariah.

“Sebagai seorang muslim secara pribadi saya senang dengan pola syariah sebagaimana yang telah dipaparkan CEO PT BNS tadi. Hanya saya ingatkan untuk melengkapi aspek legalitas terlebih dahulu agar tidak berdampak buruk dikemudian hari”, kata Hambali.

Rekan separtai Hambali yaitu Arie Pringgayudha memberikan tanggapan setelah mendengarkan penyampaian Prita Kencana Wulan bernada sedih dan bahkan sempat terlontar kata-kata ingin mundur dari bisnisnya lantaran tak sanggup menahan “gempuran” berita di media lokal terkait perizinan usahanya.

“Saya sarankan kepada Bu Prita dan rekan di PT BNS tidak usah mundur jika usahanya sudah mengantongi kelengkapan perizinan. Tidak perlu mundur, lanjutkan saja, tak perlu cemas dan takut, siapapun hadapi jika sudah punya kelengkapan izin. Terkait cara dan taktik pemasaran sebagai pelaku usaha, sah-sah saja melakukan terobosan yang unik dan berbeda. Hanya sekali lagi saya ingatkan sama halnya dengan rekan saya Hambali Lukman maupun pembicara sebelumnya lengkapi perizinannya”, ungkap Arie, yang disambut applause peserta rapat lantaran pandangan dan tanggapannya dinilai sebagai sebuah motivasi terutama kepada PT BNS.

Sementara Rosmala Dewi juga memberikan tanggapan, bahwa sejatinya produk dagang berlabelkan syariah lebih memiliki makna menenangkan konsumen. Apalagi naluri saya selaku sesama wanita seperti CEO PT BNS, dapat memahami kondisinya. Dilain sisi menjalankan perannya selaku perempuan yang berkeluarga, pada sisi lain juga melakukan kegiatan usaha.

“Tentu saja saya paham tidaklah mudah menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga yang harus mengurus anak juga berkhidmat kepada suami, juga melakukan usaha yang eskalasi usahanya cukup besar. Dengan situasi pemberitaan seperti dialami PT BNS saya maklum. Saya hanya ingin menegaskan saja bagaimana PT BNS memberikan rasa yang menenangkan konsumennya. Apa jaminannya jika terjadi kemungkinan terburuk”, urai politisi PKS, Rosmala Dewi.

Kemudian dilanjutkan Agus Hadi rekan separtai Rosmala Dewi. Agus mengingatkan CEO PT BNS, tidak penting menangis ataupun bersedih menyikapi polemik pemberitaan terkait kelengkapan perizinan.

“Menangis atau bersedih tidak merubah apapun, lengkapi saja aspek legalitasnya sehingga roda usaha bisa dijalankan secara tenang. Mau konvensional atau pun sistem syariah yang namanya bisnis pasti cari untung. Terkadang pola syariah untungnya jauh lebih besar dibandingkan dengan penjualan konvensional. Perlu diingatkan juga kepada konsumen bahwa akad syariah tidak saja berbicara untung tetapi resiko kerugian pun harusnya ditanggung bersama antara penjual dan pembeli. Jangan mau untungnya saja”, papar Agus.

Terhadap semua tanggapan anggota Komisi III DPRD Kota Lubuklinggau tersebut, CEO PT Buraq Nur Syariah, Prita Wulan Kencana, mengaku bersyukur dan terima kasih. Ia berjanji akan melengkapi semua perizinan serta mengutamakan ketenangan dan kenyamanan konsumennya.

“Selain itu saya akan meningkatkan jalinanan komunikasi dengan penggiat media seperti yang disarankan Ketua dan anggota Komisi III ini”, janjinya.

Ketua Komisi III DPRD Kota Lubuklinggau, Taufik Siswanto di bagian akhir rapat kerja menyimpulkan, bahwa pihaknya secara tegas memberikan dua opsi kepada PT BNS.

Pertama, lanjut Taufik, Ia dan rekan akan memberikan dukungan secara optimal kepada PT BNS untuk melanjutkan usahanya jika kelengkapan izin sudah terpenuhi.

Kedua, sebutnya, Ia atas nama Komisi III sedikitpun tak gentar bersikap tegas untuk menghentikan semua kegiatan usaha termasuk kelanjutan proses perizinan jika ditemukan gelagat tidak baik yang berdampak pada kerugian pada masyarakat.

“Untuk saat ini Komisi III sepakat dan sama halnya dengan Walikota untuk menunda terlebih dahulu atau pending kegiatan pembangunan perumahan atas nama PT BNS, sampai batas waktu kelengkapan perizinan terpenuhi”, tutupnya.

Teks : Rehanudin Akil
Editor : Sarono PS

!-- Composite Start -->

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait