Koordinator GSUU Minta Waspadai Upaya Penggelembungan Suara di Pilkada Musi Rawas

SWARNANEWS.CO.ID, MUSI RAWAS | Semua warga Musi Rawas terutama Lembaga pengawas Pemilu diminta agar mewaspadai upaya penggelembungan suara yang mungkin dilakukan oknum penyelenggara Pilkada terutama PPS dan PPK. Demikian disampaikan aktivis yang juga koordinator Gerakan Sumpah Undang-undang (GSUU), Herman Sawiran kepada Swarna News.co.id, Jumat (4/12).

Bahkan Herman menjelaskan, penggelembungan suara disinyalir sering terjadi saat proses penghitungan suara. Tak hanya oknum PPS dan PPK, kecurangan memanipulasi perolehan suara terkadang melibatkan oknum KPU karena terkesan hanya tutup mata.

Anggota Komisioner KPU Musi Rawas Divisi Teknis dan Penyelenggaraan.

“Kejahatan penggelembungan suara ini tentu merusak semangat penyelenggaraan Pilkada damai, adil dan berintegritas. Bahkan kecurangan Pilkada tentu akan memicu terjadinya bentrok dan kericuhan antar pendukung Paslon”, terang Herman melalui saluran ponselnya.

Untuk itu lanjut Herman, perlu komitmen yang kuat dari penyelenggara dan peserta Pemilu untuk mewujudkan Pemilukada damai dan bermartabat. Terlebih lagi ikrar Pilkada Damai sudah dideklarasikan bersama. Ia berharap tidak hanya sebatas lips service dan seremonial belaka.

“Kekhawatiran ini perlu menjadi perhatian kita semua. Sebab tak sedikit mafia penyelenggara Pemilu 2019 lalu dan diduga bermain, kini dipercaya lagi menjadi penyelenggara Pilkada 2020. Untuk itu, kami minta pengawas termasuk tim pemenangan Paslon agar lebih waspada terhadap upaya penggelembungan suara,” ujar dia.

Herman juga mengajak seluruh elemen masyarakat berdoa bersama demi suksesnya pemilu damai yang adil dan jujur sehingga menghasilkan pemimpin amanah yang diharapkan masyarakat.

“Kami ingatkan pula bahwa ada azab, sanksi pidana dan konsekuensi sosial terhadap pelaku kecurangan Pilkada. Namun kami tetap berharap penyelenggara dapat menegakkan aturan, ” pinta Herman.

Menanggapi kekhawatiran Koordinator GSUU tersebut, Komisioner KPU Musi Rawas Divisi Teknis dan penyelenggaraan, Apandi kepada sejumlah media menjelaskan, pihaknya berkomitmen melaksanakan Pilkada secara professional, sesuai tahapan dan aturan yang ada. Komitmen tersebut juga sudah ditekankan kepada seluruh jajaran termasuk petugas di TPS.

“Sudah menjadi kewajiban kami untuk menyelenggarakan Pilkada secara professional sesuai aturan. Namun mengingat keterbatasan personel, kami berharap partisipasi masyarakat melaporkan indikasi kecurangan agar cepat diantisipasi. Seperti hari ini, kami langsung turun ke lapangan mengklarifikasi laporan masyarakat dengan mewawancarai PPS, ” jelas Apandi.

Ditambahkannya, regulasi mengenai teknis dan mekanisme penghitungan suara telah mempersempit peluang terjadinya kecurangan.

“Aturan sekarang, ada form C hasil penghitungan suara sebanyak tiga lembar yang tidak boleh hilang. Form tersebut diberikan kepada masing-masing saksi Paslon dan satu diberikan TPS untuk ditempel selama satu minggu. PPK dan KPU tidak menerima salinan C hasil namun membuka dan merekap form C hasil yang ditempel tadi,” tutup Apandi.

Teks : Rehanudin Akil
Editor : Sarono PS

!-- Composite Start -->

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait