Kritik kepada Elit Penguasa, Perwujudan Demokrasi atau Pemenuhan Unsur Delik

Kurnia Saleh, SH
Legal Consultant/Akademisi Hukum Tata Negara | Mahasiswa Magister Ilmu Hukum FH Univ.Sriwijaya

 

Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat

Demokrasi dan Hukum adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem bernegara yang diadopsi di Indonesia hari ini. Tak ayal, jika Indonesia menyatakan diri sebagai Negara demokrasi konstitusional. Pemaknaan Demokrasi disini adalah menerangkan bahwa kedaulatan tertinggi di republik ini adalah di tangan rakyat bukan pada negara, negara sebagai organisasi kekuasaan dalam menjalankan kekuasaan hanya untuk dan demi kepentingan rakyat sebagai konstituennya. Sehingga, apabila negara membuat kebijakan yang diduga tidak senafas dengan kehendak rakyat, menjadi konskwensi yang lumrah bagi rakyat menyampaikan pendapat dan kritiknya atas kebijakan yang dibuat negara, baik secara litigasi maupun non-litigasi. Konstitusi sebagai hukum tertinggi juga menjamin untuk melindungi, menghormati dan memenuhi hak warga negara atas kebebasan berpendapat bagi semua warga negara, kebebasan berpendapat adalah ruh dalam negara demokrasi dunia, sehingga pelanggaran atau pembatasan yang tidak berdasarkan hukum atas hak ini dinilai sebagai sebuah kejahatan atau delik tindak pidana hingga sampai pada pelanggaran HAM, jika pelaku pelanggaran hak atas kebebasan pendapat adalah negara itu sendiri.

 

Limitasi Hak atas Kebebasan Berpendapat

Pasal 28E ayat (3) Konstitusi menjamin setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat Artinya siapapun yang hidup di Indonesia, ia mempunyai hak yang sama untuk menyampaikan pendapatnya kepada siapapun dan atas kepentingan apapun. Hanya saja, pada waktu yang sama sebuah hak senantiasa dilekatkan kewajiban. Konstitusi memang mengakomodasi ketentuan Hak Asasi Warga Negara pada bab khusus yakni Bab XA pada Pasal 28A – Pasal 28J. Tetapi kunci pengaturan HAM pada konsitusi sejatinya terletak pada Pasal 28J yang mengatur kewajiban warga negara berikut pembatasan Hak warga negara dalam bingkai nilai, asas, agama, dan budaya yang hidup di Indonesia dalam kaedah negara demokrasi. Artinya, dalam case menyampaikan pendapat, konstitusi seakan hendak menyampaikan bahwa Indonesia memang menjamin kebebasan individu untuk berekspresi dan berpendapat, selama yang bersangkutan memenuhi kewajiban untuk tidak menganggu kebebasan orang lain sesuai dengan kaedah nilai dan norma konstitusi. Kewajiban inilah yang kemudian menjadi limitasi bagi setiap orang dalam menggunakan haknya, untuk terlebih dahulu mendahulukan kewajiban sebelum hak, dan negara hanya dapat mencabut hak dengan pertimbangan diatas dengan instrumen undang-undang semata.

Menakar Delik Ujaran Kebencian Terhadap Penguasa

Secara komparasi, Amerika Serikat tidak menjadikan Kritik sebagai barang tabu, bahkan kritik yang bermuatan ujaran kebencian pada elit negara selama itu hanya sebatas ucapan dari pikiran, dan tidak diwujudkan dalam bentuk pergerakan, tidak akan pernah dianggap sebagai delik. Tak heran kemudian, jika dinamika demokrasi di Amerika Serikat (USA) terbilang tidak sopan kalau dibenturkan pada aspek nilai etis negara timur. Tetapi sesungguhnya potret USA dalam menyampaikan kritik perlu diapresiasi jika dilihat dalam kacamata kedewasaan dalam berdemokrasi.

Dewasa dalam berdemokrasi nampaknya tidak begitu masif diwujudkan di republik ini, potret delik hatespeech dan tuduhan makar senantiasa menjadi headline pemberitaan media, ketika kritik warga negara kepada penguasa dilontarkan, seakan menunjukan elit anti kritik. Bahkan dalam kasus terbaru, kajian akademis keilmiahan hukum dengan tajuk diskusi pemberhentian presiden dihentikan akibat serangan oknum ke pemateri dan penyelenggara kegiatan diskusi.

Logemaan dalam teori pengisian jabatan menyampaikan bahwa, antara pejabat dan pemangku jabatan adalah dua hal yang terpisah. Artinya, antara individu yang memangku jabatan dengan jabatan yang ia emban adalah dua hal yang berbeda, sehingga apabila ada kritik yang disampaikan kepada elit, seharusnya berlepas diri dari kritik terhadap pribadi pemangkunya. jika demokrasi sebagai pisau analisis dalam menyikapi kritik, maka dipastikan tidak akan pernah ada delik terhadap elit penguasa yang dikritik.

namun jika kritik tersebut diarahkan kepada pribadi pemangku jabatan yang juga bermuatan SARA dan penghinaan, dan memenuhi unsur tindak pidana, barulah seseorang dapat dituntut secara hukum pidana positif. Tetapi perlu diingat, selama yang bersangkutan tidak merasa dirugikan dan tidak membuat aduan, maka pihak berwajib tidak dapat menarik pelaku penghinaan, mengingat delik penghinaan cq penghinaan terhadap penguasa merupakan delik aduan. Kisah Presiden SBY yang dikritik dengan unsur penghinaan dan ujaran kebencian pada masanya, tidak dijadikan persoalan oleh SBY yang pada waktu itu berstatus sebagai Presiden, hal itu disebabkan SBY tidak pernah membuat aduan kepada kepolisian untuk memproses rakyat yang telah mengkritik melalui penghinaan terhadapnya.

Urgensitas Kritik Terhadap Penguasa

Belajar dari Belanda, kritik terhadap penguasa dan kebijakan negara merupakan hal yang menggembirakan bagi para pejabatnya. Bagi pemerintah belanda, sebuah kritik terhadap negara sejatinya adalah koreksi atas kelalaian pemerintah yang salah atau tidak tepat dalam membuat kebijakan.  Sehingga pemerintah segera menyesuaikan kebijakan yang dikehendaki rakyat pasca kritik.

Republik ini seyogyanya lebih mampu dibandingkan belanda dalam mengakomodasi kritik. Pemerintah sebagai wajah kekuasaan negara harus dewasa dalam menyikapi kritik, sebagaimana rakyat juga perlu dewasa dalam menyampiakan kritik. Bagamanapun, negara wajib memiliki pengoreksi, tanpa koreksi dan kritik, negara berpotensi untuk melanggar hukum dan kehendak rakyat. Urgensitas kritik sebetulnya untuk mendudukkan negara pada tempatnya, selain secara prinsip sebagai sarana check and balances diluar sistem terhadap kekuasaan. Indeks negara demokrasi Indonesia hari ini terbilang buruk, Barangkali jika negara beserta elit penguasa berikut warganya memahami prinsip demokrasi seperti ini, indeks negara demokrasi Indonesia akan meningkat dan menjadi prototype negara demokrasi dunia.

Editor : Sarono PS

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait