Menagih Janji Gubernur Sumsel, Program Rumah Tahfidz Mandul

Nanda Syusabta
Aktivis Gerakan Lingkar Studi Sosial Keagamaan (LS2K)

 

SWARNANEWS.CO.ID | Pada kampanye 2018 lalu, salah satu kampanye Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) adalah satu desa/kelurahan satu rumah tahfidz atau lebih dikenal Satu Desa Satu Rumah Tahfidz. Tentu, publik sangat berharap program ini merupakan karya nyata sang Gubernur Sumsel agar semakin gagah kinerjanya jangka panjang.

Namun, kenyataannya, program ini tidak berjalan seperti yang diharapkan. Sangat disayangkan program dengan domain agama justru hanya dijadikan alat politik.

Publik menyadari bahwa persoalan program tersebut memang cenderung politis, akan tetapi tidak seharusnya dijadikan sebagai kepentingan politik semata. Seyogyanya, program itu dapat dirintis di awal periode serta dapat dijalankan dan menjadi populer ketika tahun periode berjalan.

Problem Data Rumah Tahfidz Se Sumsel

Tidak dapat diketahui secara pasti kenapa program ini masuk dalam program unggulan pemerintah Provinsi Sumsel. Tapi setidaknya karya nyata ini tidak diiringi dengan akurasi data yang benar tentang grafik dan perkembangan rumah tahfidz di Sumsel hingga saat ini.

Awalnya, dengan kerumitan merintis dan menjalankan program ini telah dibentuk Forum Rumah Tahfidz Sumsel bahkan sempat deklarasi di hotel serta dipimpin oleh tokoh-tokoh yang cukup berpengalaman dan berpengaruh. Akan tetapi, sampai sekarang belum menunjukkan kinerja yang mengarah pada program unggulan atau prioritas gubernur Sumsel tersebut.

Patut diketahui. Kebanyakan rumah tahfidz di Sumsel berdiri jauh sebelum Gubernur Sumsel menjadikan program Satu Desa Satu Rumah Tahfidz ini prioritas pada periode sekarang (2018-2023).

Seyogyanya, dengan dijadikanya ini sebagai program prioritas. Sudah ada skala penting yang digarap oleh pemerintah propinsi dalam mengapresiasi maksimalisasi program ini secara detil. Mulai peraturan daerahnya seperti apa, hingga implementasi dan pengawasan di semua kabupaten/kota.

Faktanya, baru politisasi klaim sejumlah Rumah Tahfidz yang memang sudah menjamur berdiri jauh sejak 9 tahunan lalu di Palembang khususnya dan beberapa kabupaten/kota terdekat. Sedangkan perkembangan baru sejak digaungkanya program ini oleh pemerintah propinsi, belum bisa dilihat secara signifikan oleh kasat mata.

Pertanyaannya. Apa kontribusi Pemerintah Sumsel dalam mencanangkan program Satu Desa Satu Rumah Tahfidz ini?. Apakah pemerintah yang membangun, berperan mendorong, penyokong dana atau sekedar memotivasi agar berdirinya Rumah Tahfidz semakin menjamur lagi dari sebelumnya?. Ketidakjelasan inilah yang sangat dinanti-nanti masyarakat juga pengelola rumah tahfidz untuk lebih diperjelas.

Secara konsep dan implementasi memang masih patut dipertanyakan. sehingga belum terasa hangat sentuhan tangan pemerintah bagi para pengelola rumah tahfidz yang sudah ada.

Belum adanya panduan, pedoman atau standar operasional prosedur yang baku inilah. Membuat bias dengan apa-apa yang disampaikan kepada Gubernur selama ini hanya berupa data mentah yang tidak dapat diapa-apakan kecuali diklaim keberadaannya.

Apakah gubernur merasa dibohongi atau tidak soal data rumah tahfidz ini. Tentu yang menjadi persoalan justru data yang disampaikan lebih banyak data TPA/TPQ yang berasal dari BKPMRI yang sebarannya tidak merata.

Hal ini sangat miris. Karena secara fakta tidak sesuai dengan harapan sang Gubernur. Bahasa lainnya. Belum ada keseriusan dalam memfasilitasi dan memverifikasi data yang sesungguhnya. Terutama belum ada konsep dan strategi yang matang serta elegan agar program ini dapat berjalan dengan baik.

Aneh, Kok Perda Pesantren?

Keanehan muncul ketika gembar gembor Program Satu Desa Satu Rumah Tahfidz bergaung luar biasa. Eh. Malah sebaliknya. Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada pesantren.

Alot, karena memang bukan berasal dari program prioritas pemerintah Sumsel, sehingga Perda Inisiatif DPRD Sumsel ini sempat mendapat pertimbangan khusus pihak pemerintah. Wakil Gubernur sempat meminta para ahli untuk mempelajarinya lagi agar tidak menyalahi aturan yang berlaku.

Ya. Namanya juga politik. Akhirnya perda ini disetujui, walaupun dalam realisasi dan tata cara implementasi tidak jelas. Setidaknya, lawan politik dalam Pilkada dapat terakomodasi dengan santun. Atau Perda ini dapat dijadikan sebagai bagian pembentukan opini untuk meningkatkan suara pada Pemilu 2024.

Sebenarnya, pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang cukup besar jumlahnya di Sumsel, malah sudah sering diperhatikan oleh pemerintah. Tetapi faktanya bantuan pesantren itu justru sering kali menimbulkan masalah lantaran penggunaannya banyak terjadi duoble program, sehingga banyak penerima bantuan doble dan tumpang tindih.

Selain itu, kekuatan anggaran pemerintah Sumsel belum memadai untuk merealisasikan program pesantren ini. Artinya, program bantuan untuk pesantren juga akan menuai masalah yang kompleks dalam prakteknya. Berbeda, jika yang disahkan oleh DPRD Sumsel adalah program Rumah Tahfidz ini, lebih menekankan usaha dan upaya yang sistematis agar sesuai aturan yang berlaku dan sejalan dengan program prioritas gubernur Satu Desa Satu Rumah Tahfidz.

Program Rumah Tahfidz Mandul

Berdasarkan kajian di atas, dapat dikatakan Program Rumah Tahfidz ini hanyalah mandul disebabkan berapa hal.

Pertama, belum ada keseriusan pihak Pemerintah Provinsi dalam menjalankan program ini secara skematis dan sistematis. Sudah hampir jalan tiga tahun berjalan, namun program ini tidak jelas arah, tujuan dan alurnya bahkan bisa dikatakan jalan di tempat. Alias seperti ada dan tiada sama saja.

Kedua, data yang dimiliki oleh Pemprov Sumsel tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak dilakukan verifikasi dan akurasi data sehingga datanya hanya di atas kertas tidak memiliki kekuatan faktual.

Ketiga, belum ada payung hukum yang jelas, setidaknya Pergub atau Perda yang dapat menjelaskan arah, tujuan, dan mekanisme pelaksanan program yang jelas. Berbeda dengan perda inisiatif DPRD Sumsel. Sehingga payung hukum program Rumah Tahfidz jauh ketinggalan dibandingkan perda Pesantren merupakan perda inisiatif DPRD Sumsel.

Setidaknya, keseriusan Gubernur akan tampak dengan mengeluarkan payung hukum yang jelas untuk realisasi program yang katanya unggulan tersebut.

Menagih Janji Gubernur

Semua yang diuraikan di atas berdasarkan berita dan diskusi kampung yang dilakukan dari beberapa titik rumah tahfidz dan tokoh untuk menyerap informasi perkembangan program ini.

Setidaknya dengan data yang ada membuat pihak pemerintah lebih serius dalam menjalankan programnya terkait rumah tahfidz ini.

Akhirnya, tulisan ini hanya sebuah refleksi dari kegembiraan sang gubernur kita menyampaikan perkembangan progam unggulannya yang pada kenyataannya belum sesuai dengan harapan. Tentu refleksi ini bukan untuk menghakimi atau mengkritisi pemerintah Sumsel. Tapi setidaknya menjelang 2023 program sudah bisa dikatakan berjalan baik nantinya dan sesuai harapan visi misi Sumsel Maju Untuk Semua.

Semoga tulisan ini dapat menumbuhkan kesadaran kolektif agar kita semua peduli menjalankan program dan mengacu pada visi dan misi pemerintah Sumsel.(*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait