Ombudsman Catat 128 Laporan Pengaduan di Sumsel

SWARNANEWS.CO.ID, PALEMBANG | Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Selatan memaparkan hasil catatan laporan akhir tahun 2019. Dimana, hasil laporan tersebut bisa menjadi stimulan dan perhatian serta saran perbaikan bagi lembaga penyelenggara layanan dan pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan juga perubahan. Guna menjadi evaluasi serta solusi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum.

Hal tersebut dikatakan kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Selatan, M Adrian Agustiansyah SH saat menggelar Press Conference, di Aula Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, Selasa (17/12/2019).

“Catatan ini kita susun sebagai upaya penyelesaian serta perbaikan persoalan-persoalan berdasarkan laporan masyarakat dan upaya korektif berupa inisiatif terhadap permasalahan pelayanan publik,” katanya.

Dijelaskan, sesuai undang-undang nomor 25 tahun 2009, telah mengamanatkan kepada penyelenggara untuk melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat. Dimana, ruang lingkup Ombudsman RI mencakup penyelesaian laporan atas maladministrasi pelayanan publik dan pencegahan dalam upaya perbaikan.

“Penyelesaian laporan masyarakat oleh ombudsman terdiri dari semua subtansi penyelenggaraan pelayanan publik diantaranya permasalahan penegakan hukum, kependudukan, pelayanan perijinan, pertanahan, ketenagakerjaan, kepegawaian, pendidikan, Insfrastruktur dan permasalahan lainnya terkait pelayanan publik,” ucapnya.

Sesuai data tren laporan masyarakat sepanjang periode 2016-2019, Ombudsman RI baik pusat maupun perwakilan menerima laporan masyarakat dengan rata-rata 10 000 laporan tiap tahunnya.

Untuk Sumsel tercatat sampai bulan November 2019, pengaduan sebanyak 128 laporan dengan laporan yang ditindaklanjuti sebanyak 89 laporan.

“Jumlah konsultasi laporan di Ombudsman perwakilan Sumsel mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebanyak 85 konsultasi non laporan yang berpotensi terjadi maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan,” jelasnya.

” Secara statistik data laporan sebanyak 70 persen memenuhi kelengkapan data verifikasi mencapai 9 persen dinyatakan lengkap tidak di tindaklanjuti. Sementara tak lengkap ada 43 laporan dengan 7 persen,” tandasnya.

Diketahui berdasarkan laporan masyarakat sepanjang tahun 2019, yang diterima Pemda menjadi terlapor di adukan masyarakat berkaitan pelayanan publik ( 27 persen), instansi BUMN/BUMD (15 persen), Sekolah Negeri (10 persen) dan disusul kepolisian daerah, resort juga BPN.

Teks : Iwan
Editor : Asih

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait