SWARNANEWS.CO.ID, LUBUKLINGGAU | Menindaklanjuti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2020 Walikota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe sepekan yang lalu, Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Kota Lubuklinggau yang dikomandoi Taufik Siswanto langsung menggelar rapat dengan mitra kerjanya, Senin, 19/04/2021.
Rapat tertutup tersebut dilaksanakan di ruang rapat Pansus III, berlangsung lancar dan dihadiri semua anggota Komisi III DPRD Kota Lubuklinggau serta beberapa OPD yang menjadi mitra kerjanya antara lain PU, Perkim, BPPRD, BPKAD, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan, PDAM, dan PT Linggau Bisa.
Menurut Taufik dalam rapat ini pihaknya ingin mengetahui lebih jauh terhadap penyerapan atau realisasi APBD Tahun 2020. Berapa jumlah anggarannya, realisasinya berapa, kendalanya apa yang dialami oleh para mitra kerjanya dalam rangka mencapai target yang telah ditentukan.
Selain itu hasil kesimpulan akhir Pansus III ini nanti akan menjadi salah satu rekomendasi DPRD Kota Lubuklinggau terhadap LKPJ Tahun 2020 Walikota Lubuklinggau.
“Kami ini Pansus III yang anggotanya merupakan anggota Komisi III DPRD Kota Lubuklinggau. Pembentukan Pansus III sendiri sebagai kelanjutan dari usai penyampaian LKPJ Tahun 2020 oleh Walikota H SN Prana Putra Sohe, lalu dilanjutkan dengan pandangan Fraksi, kemudian jawaban pihak eksekutif, dilanjutkan pembentukan Pansus l, II dan Pansus III”, ungkap Taufik Siswanto.
Politisi Partai Demokrat ini juga menyampaikan Komisi III yang Ia pimpin merupakan komisi yang membidangi Keuangan dan Pembangunan. Tentunya sangat terdampak terhadap Pandemi Covid-19 dan kebijakan refocusing.
Sebagai contoh yang dialami mitra kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dari target pencapaian Rp38 M terealisasi hanya Rp36 M. Hal itu merupakan dampak dari resesi perekenomian akibat dari Pandemi Covid-19.
“Sebagai ilustrasi dan contoh konkrit tentunya, BPPRD Kota Lubuklinggau sudah memasang tapping box yaitu perangkat elektronik bagi wajib pajak untuk mengetahui omzet transaksi sekaligus juga mengetahui besaran pajaknya. Tapping box di Restoran KFC, awalnya bisa mencapai Rp100 juta tapi saat ini hanya Rp.60 jura hingga Rp70 juta, begitu juga dengan Restoran Pizza Hut awalnya dalam sebulan pajak dan retribusinya mencapai Rp100 juta-an, saat ini hanya Rp30 sampai Rp40 jutaan”, papar Taufik.
Hal itu terjadi karena daya beli masyarakat menurun, kemudian jam operasional juga dibatasi untuk memenuhi Prokes Covid-19. Pihaknya maklum dan memahami hal itu karena bencana Pandemi Covid-19 memang sangat memberikan dampak negatif bagi perkembangan dan pertumbuhan sektor ekonomi.
Kendati demikian kata Taufik, Ia memastikan secara umum daya serap belanja anggaran mitra kerjanya mencapai 90 persen ke atas. Kalaupun ada silva itu tidaklah signifikan.
“Secara umum tingkat penyerapan dan realisasi anggaran mencapai di atas90 persen. Adapun yang tidak terserap hanya sedikit misalnya pada Pandemi Covid-19 ini ada kebijakan refocusing, tidak ada undangan kegiatan di Provinsi maupun di pemerintah pusat. Sehingga ada item anggaran tidak terserap tapi besarannya tidak signifikan”, tutur Taufik.
Selanjutnya Taufik juga memastikan Ia dan rekannya di Komisi III berjanji ke depan akan mendorong para mitranya untuk meningkatkan kinerja dan mencari terobosan untuk mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.
Hal itu penting kata Taufik mengingat Kota Lubuklinggau merupakan daerah yang mengandalkan sektor jasa bukan kekayaan sumber daya alam seperti daerah tetangga di sekitarnya.
“Terutama pada masa Pandemi Covid-19 harus meningkatkan daya juang dan kreativitas untuk mencapai target. Jangan sampai berlindung dibalik bencana penyakit yang mewabah dalam skala besar ini lalu lalai dalam melakukan kerja yang optimal”, pungkasnya.
Teks : Rehanudin Akil
Editor : Sarono PS
