SWARNANEWS.CO.ID, LUBUKLINGGAU | Kontestasi lima tahunan atau disebut dengan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan digelar di 7 Kabupaten Kota di Sumatera Selatan saat ini semakin menjadi diskursus hangat bagi aktivis penggiat pemilu. Tidak terkecuali Pilkada di Kabupaten Musi Rawas.
Sepertinya halnya diskusi kecil yang diinisiasi oleh Ketua STAI BS Kota Lubuklinggau, Ngimadudin, S.Ag, M.H. yang dilakukan di WE Hotel Kota Lubuklinggau, Rabu (1/1/2020) kemarin.
Hadir sebagai pembicara dalam bincang-bincang ringan tersebut Amin owner Sate Pak Jenggot, M. Hidayat, SH, MH salah satu advokat di Kota Lubuklinggau, Kenny, SH mantan Komisioner KPU Musi Rawas 2009 – 2014, Muhammad Yunus salah satu Peneliti dan dosen STAI BS Lubuklinggau, dan beberapa penggiat pemilu lainnya. Diskusi ringan sore itu, menjadi momentum sharing informasi terkait perkembangan isu-isu Pilkada di Kabupaten Musi Rawas.
“Paling tidak yang perlu disampaikan adalah, pemenang Pilkada itu adalah pasangan calon yang recommended. Artinya, di tahap pertama paslon itu mendapatkan rekomendasi parpol pengusung. Kedua, mendapatkan rekomendasi dari rakyat,” ujar Ngimadudin.
Bila melihat dari sisi ini, lanjut dia, maka semua bakal paslon saat ini memiliki peluang yang sama. “Kita tidak bisa mengabaikan 3 elemen sukses Pilkada. Apa itu ? yakni figuritas, jejaring dan budget. Incumbent memiliki tiga factor ini. Tapi calon penantang pun tidak kalah hebatnya, seperti Firdaus Cik Olah maupun Hj Ratna Mahmud Amin, bakal paslon ini saya kira memiliki elemen yang sama, tidak ada yang mendominasi,” terang Ngimadudin.
Sementara itu, Kenny SH menambahkan, dirinya melihat dinamika Pilkada di Musi Rawas masih relatif biasa-biasa saja.
“Pilkada Mura kurang greget, datar – datar saja, saya rasa orang-orang di belakang bakal calon kurang mampu membangun personal branding bakal calon, bicara bakal calon tentu bicara bagaimana membangun personal brandin mereka. Lihat saja pilkada Jakarta misalnya, bagaimana bagaimana personal branding Ahok, Anis, AHY waktu itu sama kuatnya. Membangun personal branding seorang tokoh bukan perkara gampang, tentu ini bicara budget, bila bakal paslon punya budget khusus untuk personal branding, maka gaungnya di masyarakat tentu semakin baik,” terang Kenny.
Sementara itu, M. Hidayat SH, MH, focus menambahkan, di Pilkada 2020 ini kemungkinan bakal calon akan melakukan kalkulasi sangat matang untuk ikut bertarung memperebutkan kursi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
“Pilkada serentak ini merupakan gelombang keempat, sebelumnya sudah dilaksanakan Pilkada tahun 2015, Pilkada Tahun 2017 dan Pilkada tahun 2018. Yang unik, pilkada tahun 2020 ini, masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang singkat. Karena apa ? bila aturan UU 10 tahun 2016 ini belum dirubah, maka aka nada Pilkada serentak nasional pada 2024. Artinya, jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak sampai 5 tahun. Pasal 201 menyebutkan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024,” jelas Hidayat.
Artinya, lanjut dia, bakal calon yang sudah membulatkan tekad untuk maju sudah mengukur kekuatan dirinya. “Apalagi yang akan di lawan adalah incumbent, kalkulasi lawan pasti sudah sangat matang, yang akan turun pasti sudah mengukur sejauh mana kekuatan incumbent ini. Saya sepakat dengan 3 parameter yang disampaikan tadi bahwa soal figuritas, jejaring dan budget. Berani turun di Pilkada 2020, berarti memiliki ketiganya,” tutupnya.
Sementara itu, Muhammad Yunus, Peneliti sekaligus akademisi menyampaikan tentang pentingnya netralitas dan integritas penyelenggara pemilu.
”Penyelenggara pemilu baik itu KPU dan Bawaslu Musi rawas harus tetap menjaga netralitas dan integritas, Pilkada ini akan rawan apabila ada keberpihakan dari penyelenggara. Penyelenggara jalankan saja proses hulu sampai hilir sesuai koridor aturan perundang-undangan,” ujarnya.
Teks : Supriadi
Editor : Sarono PS
