Pemkot Palembang Hari Ini Panggil Pemilik Restoran dan Mal, Tingginya Kerumunan Masyarakat di Masa Pandemi

SWARNANEWS.CO.ID, PALEMBANG | Makin mendekati lebaran, kesadaran masyarakat Kota Palembang dalam mematuhi anjuran pemerintah terkait penerapan physical distancing, kian kendor. Pemerintah Kota pun mengambil sikap, bakal memberi sanksi tegas bagi siapapun yang melanggar.

Suasana resto Sambal Lalap di jl Jaksa Agung Suptapto.

Diberitakan sebelumnya, pada Sabtu (16/5/2020) di kedai Sambal Lalap dan cafe Simpang Hang Tuah Jl di Ponorogo, banyak warga melakukan makan di tempat untuk berbuka puasa. Begitupun dengan dejumlah pasar yang kini disesaki pengunjung tanpa mempedulikan protokol kewaspadaan Covid-19, seperti social distancing maupun physical distancing.

Ketika persoalan ini diutarakan dengan Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda, ia berujar, apabila masyarakat melihat kerumunan dan keramaian baik di mall, restoran dan rumah makan, diminta untuk melaporkan untuk segera ditindaklanjuti.

“Jika ada keramaian seperti buka bersama di restoran dan rumah makan, silakan laporkan call center 112, Hallo Palembang, Media Sosial. Dan boleh langsung kepada saya jika ingin segera diatasi cepat,” ucapnya, Senin (18/5/2020).

Wawako Fitrianti Agustinda saat diwawancara, Senin (18/5/2020).

Selain itu, Selasa (18/5/2020), Pemkot rencananya akan memanggil pemilik perusahaan, seperti mall, restoran dan rumah makan untuk melakukan edukasi, serta himbauan. Karena aturan yang ditetapkan pemerintah sudah jelas, tegas di tempat keramaian.

“Jikapun masih membuka itu berdasarkan aturan tidak boleh makan di tempat, harus dibawa pulang. Ditakutkan penyebaran wabah virus Corona,” ucap Wawako.

Terpisah, Anggota DPR RI Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Dapil Sumsel 2, H Alex Noerdin mengatakan, Pemkot harus segera melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terutama Palembang, sebab mengatasi penyakit menular seperti virus corona ini tentunya dipengaruhi kecepatan awal yang menentukan.

“Sebenarnya, Pemkot sudah telat seharusnya bulan Januari dan Februari 2020 diterapkan PSBB, tapi kita menyangkal. Akhirnya terbukti sekarang Sumsel sudah urutan terbanyak terjangkit Covid-19,” katanya

Mantan Gubernur Sumsel dua periode ini menjelaskan, begitu mengajukan PSBB di Kemenkes RI seharusnya Pemkot sudah siap payung hukum, baik Perwali maupun Pergub untuk disosialisasikan. Sehingga begitu pengajuan itu turun, tinggal langsung penerapan.

“Jika mau melakukan PSBB harus mempersiapkan payung hukum baik Pergub maupun Perwali, kesiapan masyarakat dan sosialisasi yang lain. Apabila tidak disiapkan takutnya tidak terkendali sehingga rumah sakit membeludak karena tidak sanggup kebanyakan terjangkit Covid-19,”ucapnya.

H Alex Noerdin

Masih dikatakannya, Pemkot harus segera memberlakukan PSBB jangan ditunda-tunda setelah 2 hari lebaran. Meskipun kondisi sedang susah tapi itu satu-satunya jalan untuk mengatasinya.

“Semuanya ditutup tanpa alasan, kecuali penjual pangan dan ada beberapa lainnya, sisanya semua toko ditutup. Untuk itu Pemkot harus siap dan Pemprov membantu kabupaten dan kota yang memerlukan,” jelasnya.

Ketua PHRI Sumsel, Herlan Asfiudin menambahkan, himbauan dan sosialisasi telah dilakukan untuk pemilik hotel, restoran dan rumah makan di Kota Palembang dalam penerapan protokol kesehatan.

“Kalau kita asosiasi ini hanya menghimbau anggota, kebijakan ada pada pemerintah daerah dan kota. Mungkin setelah penerapan PSBB Pemkot akan tindak tegas yang melanggar,” katanya.

Pasar-Pasar di Daerah Semakin Ramai

Semakin meningkatnya paparan covid 19 melalui transmisi lokal di Kabupaten Ogan Ilir, mengakibatkan bertambahnya kehawatiran masyarakat desa Rengas I dan Rengas II, Minggu (17/05/2020).

Hal tersebut membuat Ruslaini tokoh masyarakat angkat bicara. ” Banyaknya para pedagang yang menggelar dagangangannyo di kalangan (pasar taradisional) sejak Rabu lalu, menjadikan kami warga desa semakin takut. mereka para pedagang berasal dari berbagai daerah bahkan dari wilayah zona merah,” ungkapnya.

“Kami merasa pasar tersebut sangat berpotensi meningkatkan penularan virus Corona. Oleh itulah kami mendesak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa (Pemdes) untuk menutup pasar kalangan tersebut,” ujarnya saat diwawancarai media ini.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh tokoh masyarakat lain yaitu Amir Hamzah. “Meningkatnya kasus terpapar di Ogan ilir umumnya melalui transmisi lokal. Kami jadi sangat khawatir akan keselamatan desa kami khususnya dari bahaya virus ini melalui pedagang-pedagang yang datang dari segala daerah,” katanya.

Pasar Kalangan desa Rengas I dan Rengas II, Ogan Ilir, Minggu (17/05/2020).

Terpisah, Kepala Desa Rengas I, Ilham Marhubi sangat setuju dengan menutup pasar kalangan tersebut. Ia menganggap bahwa kehadiran pasar itu sangatberpotensi untuk terjadi penularan covid 19.

“Saya sangat setuju dengan usulan dari beberapa tokoh masyarakat, namun terlepas dari itu saya akan bermusyawarah dengan BPD dan unsur masyarakat,” tutupnya.

Sekretaris Asosiasi BPD Ogan Ilir, Muhammad Arief menilai hal tersebut merupakan ujung tombak pertahanan masyarakat adat terhadap covid 19. “Menutup pasar tradisional bertujuan untuk memutus mata rantai penularan sangat bagus, karena pemerintahan kabupaten sudah menanggulangi kebutuhan pokok masyarakat dengan memberikan bantuan sembako ke masyarakat secara keseluruhan. Kalau ada komplain masyarakat tertentu untuk terus menggelar pasar tradisioal “.

Lebih jauh ia menjelaskan bahwa masyarakat juga harus bersikap seimbang. “Janganlah kita berkeinginan terus dapat menambah penghasilan, sementara bantuan juga harus tetap menerima, ” jelasnya.

Sementara itu, enam Hari mendekati Hari Raya Idul Fitri 1441 H, Pasar Pangkalan Balai Banyuasin, mulai melonggarkan Social Distancing. Sejumlah pusat perbelanjaan, seperti pasar sudah dipenuhi pembeli. Begitu pula dengan restoran dan mini market menjadi lokasi pengunjung belanja maupun jadi lokasi buka puasa bersama.

Pengunjung pasar Pangkalan Balai banyak juga yang tidak mengenakan masker

Dari Pantauan media ini, Senin 18 Mei 2020, Pasar Pangkalan Balai yang telah menerapkan social distancing untuk pedagang, yakni dengan membuat jarak minimal 1 meter tiap pedagang, selama dua hari terakhir disesaki pembeli. (*)

Teks: iwan/eric/nasir
Editor: maya

!-- Composite Start -->

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait