PT. PUM Ingkar Janji, Disnakertrans PALI Minta Bantuan Provinsi Untuk Mediasi

SWARNANEWS.CO.ID, PALI| Terkait permasalahan karyawan perusahaan perkebunan sawit PT. Proteksindo Utama Mulia (PUM) yang menuntut hak nya karena sudah beberapa bulan serta THR belum di bayar oleh pihak Perusahaan, Rabu (16/06/2021).

Sebelumnya sejumlah karyawan perkebunan sawit PT PUM Divisi I Desa Sungai Ibul Kecamatan Talang Ubi ini telah mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) untuk mengatasi masalah tersebut.

Menanggapi hal ini, DPRD PALI melalui Ketua Komisi III Edi Eka Puryadi, S.Sos didampingi anggota Husni Thamrin, Ubaidillah, SH, Iip Fitriyansah, Zulihardi dan Jodika, SE akan memangil pihak perusahaan dan Dinas Ketenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten PALI.

Sementara Kepala Disnakertrans Usaman Dani menjelaskan bahwa sudah beberapa melakukan pertemuan mediasi dengan Perusahaan PT PUM.

“Setelah beberapa kali melakukan pertemuan untuk mediasi dan sudah ada kesepakatan bersama dari pihak perusahaan maupun pekerja untuk pembayaran THR dan gaji melalui hasil jual aset seperti penjualan pupuk dan hasil panen, namun pihak perusahaan justru mengingkari kesepakatan,” jelasnya.

Setelah itu timbul tuntutan lain lagi karena dari pihak perusahaan tidak menepati janji Disnakertrans PALI kembali melakukan pertemuan lagi.

“Karena belum ada mediator baru ada calon mediator, jadi untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut secara undang-undang kami meminta bantuan dari provinsi dan pengawas mediator, setelah itu di rekomendasi oleh Disnakertrans provinsi mengutus dari perwakilan Prabumulih, hasil dari pertemuan ini membuat kesepakatan baru,” ungkapnya.

Lanjut Usaman Dani juga menjelaskan bahwa Disnakertrans tidak bisa ikut campur lagi dengan perlahan Karyawan PT. PUM karena sudah ada mediator dan Pengawas dari Disnakertrans Provinsi.

“Karena ada pengaduan baru dari Desa Sungai Ibul, kasus ini sudah di tangani oleh Mediator Prabumulih dan pengawas provinsi Disnakertrans PALI tidak berhak lagi, untuk tidakan hukum sesuai undang-undang cipta kerja nomor 11 tahun 2020 ada sangsi administrasi dan sangsi pidana dari 1 tahun sampai 4 tahun penjara jika tidak memenuhi pembayaran upah, secara kedinasan tidak bisa memberi sangsi, yang berhak pihak pengawas dari provinsi, jadu kasus ini sudah di tangani pihak pengawas dari provinsi,” pungkasnya.

Teks: Sangkut
Editor: Sarono PS

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait