Solusi Konflik Natuna : Penguatan Diplomasi dan Militer

Oleh:
Ahmad Najih Ainain 

Mahasiswa Hubungan Internasional FISIP Universitas Brawijaya  Kota Malang

SWARNANEWS.CO.ID |Pembuka: Adanya konflik di perairan Natuna antara Indonesia dan Cina. Tepatnya pada Desember 2019, di mana Cina memicu konfrontasi maritim besar-besaran dengan Indonesia di dekat Laut Cina Selatan. Puluhan kapal penangkap ikan Cina yang tertangkap memasuki perairan lepas Kepulauan Natuna, yang berada dalam zona ekonomi ekslusif (ZEE) Indonesia. Tetapi di saat yang bersamaan, pihak Cina juga mengklaim kawasan tersebut sehingga terpiculah amarah di pihak Indonesia.

 

 

Ahmad Najih Ainain

Pada 2009 secara nyata Cina melanggar dengan membuat sembilan titik ditarik dari Pulau Spartly di tengah Laut Cina Selatan, lalu diklaim sebagai wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya (Kompas, 2020). Saat itu Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono memprotes langkah Cina melalui Komisi Landas Kontinen PBB. Indonesia bersama ASEAN serta Cina dalam upaya menyelesaikan masalah Laut Cina Selatan dengan terciptanya Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea pada tahun 2002 dianggap sebagai salah satu implementasi Doktrin Natalegawa. ASEAN juga mengupayakan perubahan DOC menjadi Code of Conduct (COC) sehingga kesepakatan perjanjian konstruktif terkait sengketa wilayah tersebut bisa mengikat masing-masing pihak.

Solusi yang sudah diberlakukan tersebut dapat secara tidak langsung menyebabkan ketergantungan, baik itu dari badan organisasi internasional (ASEAN) ataupun dari negara yang diajak bekerja sama. Dari perspektif ASEAN sendiri, Cina merupakan salah satu kontributor terbesar. Beijing sendiri memiliki pengaruh besar di negara-negara anggota ASEAN. Pengaruh luar biasa Cina ini banyak terkait dengan masalah perdagangan dan investasi. Oleh karena itu, ASEAN dianggap sukar untuk secara terbuka berkonfrontasi dengan Cina.

Persengketaan antara Indonesia dan China hadir bukan tanpa sebab, Laut Natuna memiliki kekayaan alam dan mineral yang sangat melimpah. Potensi sumber daya ikan laut Natuna pada 2011 sebesar 504.212,85 ton per tahun atau sekitar 50 persen dari potensi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP RI) 711 di Laut Natuna. Laut Natuna juga memiliki cadangan minyak bumi diperkirakan hingga 14.486.470 barel dan gas bumi mencapai 112.356.680 barel. Selain itu di sebelah utara Pulau Natuna (di ZEE) sejauh 225 kilometer terdapat ladang gas D-Alpha dengan total cadangan 222 triliun cubic feet dan gas hidrokarbon yang bisa didapat sebesar 46 TCT.

Ladang tersebut menjadi salah satu sumber terbesar di Asia. Mengingat tingginya potensi sumber daya alam Laut Natuna ini, maka tulisan ini dirasa penting untuk membahas sengketa antara Cina dan Indonesia, sehingga kekayaan Laut Natuna tidak direbut oleh Negara Asing.

Konflik antara Cina dan Indonesia bukan hanya terjadi sekali namun telah terjadi dua kali sejak tahun 2016. Pada bulan Maret 2016 Kapal ilegal asal China masuk ke Perairan Natuna, namun proses penangkapan tidak berjalan mulus karena ada campur tangan dari kapal Coast Guard China. Kemudian pada bulan Desember 2019 Sejumlah kapal asing penangkap ikan milik China, diketahui memasuki Perairan Natuna. Kapal-kapal China tersebut melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan dianggap telah melakukan aktivitas perikanan tangkap ilegal (IUUF). Oleh karena itu, penulis menganggap bahwa pengulikan terhadap kebijakan perairan internasional penting agar konflik seperti ini tidak terulang di kemudian hari

Solusi yang Ditawarkan Atas Permasalahan

Pemerintah Indonesia dapat membangun upaya kolektif bersama negara-negara di kawasan ASEAN dikarenakan hampir semua negara ASEAN, seperti Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Filipina, dan Vietnam, saat ini menghadapi potensi konflik dengan Cina akibat klaim sepihak negara itu di Laut Cina Selatan. Upaya kolektif semacam itu penting untuk mengingatkan bahwa dominasi dan hegemoni terhadap satu kawasan perairan tertentu bukanlah tujuan yang dikehendaki bersama. Apalagi, secara hukum, klaim Cina sudah ditolak dalam perkara gugatan Filipina di Mahkamah Internasional. Otomatis sebenarnya klaim Cina sudah gugur.

Selain itu, pemerintah perlu memperbaiki mekanisme pengawasan dan koordinasi berbagai pemangku kepentingan. Badan Keamanan Laut, TNI, Polisi Air, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan harus menggagas patroli bersama untuk mengawal nelayan yang berlayar di Natuna. Solusi lain adalah menghidupkan kampung nelayan. Pemerintah harus memberi subsidi agar mereka tidak meninggalkan Natuna. Perlu diingat bahwa Indonesia kalah dalam sengketa kepemilikan pulau di Sipadan dan ligitan oleh Malaysia karena pemerintah dinilai tidak mengurus pulau tersebut. Kita berharap hal ini tidak terjadi di Natuna.

Secara kekuatan, memang Cina merupakan yang terkuat diantara pihak – pihak terkait masalah ini. Baik itu secara ekonomi, political power, maupun kekuatan militer. Sehingga dalam menyelesaikan permasalahan ini harus dilaksanakan secara diplomasi. Dengan menggunakan ASEAN atau PBB dalam menengahi sengketa ini agar tidak ada dominasi oleh satu belah pihak.

Dalam upaya preventif, penyelesaian sengketa Natuna alangkah baiknya apabila menetapkan kejelasan batas wilayah laut. Seperti yang kita ketahui, sengketa ini terjadi karena adanya gesekan antara Cina yang mengakui natuna sebagai wilayah tradisional mereka dengan Indonesia serta beberapa anggota ASEAN lain yang secara sah memiliki klaim di wilayah laut Natuna. Agar hal ini tidak terulang kembali, disaat ada kesempatan untuk melakukan perundingan, perlu dibahas pula tentang mana yang sah secara hukum internasional dan mana yang merupakan klaim semena-mena. Untuk diberlakukannya ini, pihak Indonesia serta anggota ASEAN yang terkait, harus memiliki bukti konkrit yang nyata, tegas dan tidak memberikan kompromi.

Editor: Sarono PS

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait