Tahun Depan Pusat Siap Import Ribuan Ton Daging

SWARNANEWS.CO.ID, JAKARTA, 26/12 /2019 | Kementerian Pertanian menyebutkan pemerintah berencana mengimpor daging kerbau sekitar 60 ribu ton serta daging sapi dan kerbau untuk kebutuhan industri sekitar 129 ribu ton tahun 2020.

“Yang jelas supaya bisa menekan harga, turun,” kata Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis.

Selain daging, Agung menambahkan pemerintah juga berencana mengimpor sapi bakalan atau sapi hidup sekitar 550 ribu ekor.

Daging sapi dan kerbau itu, kata dia, rencananya akan diimpor dari Brazil, Argentina dan Australia.

Agung mengungkapkan dengan impor tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tahun 2020 diperkirakan mencapai 600 ribu ton.

Jumlah itu, kata dia, tidak ada kenaikan alias masih tetap sama dengan kebutuhannya dari tahun 2019.

Dia menjelaskan total kebutuhan untuk tahun 2020 itu masih bisa berubah mengikuti perkembangan konsumsi masyarakat.

Untuk sementara, lanjut dia, total rencana impor daging kerbau sebanyak 60 ribu ton akan ditugaskan untuk Bulog, sama halnya seperti tahun lalu dari rencana 100 ribu ton tapi terealisasi 80 ribu ton.

“Sementara ini iya (penugasan Bulog). Tahun lalu juga begitu kan,” imbuh Agung.

Agung mengungkapkan rencana impor tahun 2020 itu sudah diputuskan dalam rapat koordinasi (rakor) terkait pangan di Kemenko Perekonomian.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyebutkan rencana impor daging tidak dibahas dalam rakor.

“Tidak ada yang bahas itu tadi, tadi tidak bahas itu (impor daging), tadinya mau bahas masalah penyerapan beras Bulog untuk kegiatan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai salah satunya tapi datanya belum ada,” ucapnya.

Buwas juga menyebut rakor pangan ditunda hingga minggu mendatang karena data yang masih kurang dari beberapa kementerian/instansi.

Terkait impor daging, lanjut dia, masih belum diputuskan termasuk data yang juga belum ada.

“Belum diputuskan nanti kan terserah dari Menko Perekonomian karena Bulog itu sifatnya penugasan, kami tidak minta, kalau penugasan diperlukan, kami laksanakan kalau ada keputusan, kalau tidak, juga tidak apa,” katanya.

Teks/Editor : Antara/Asih

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait