Tidak Jelas Amdal Sekolah YWKA, Pemerintah di Abaikan

SWARNANEWS.COID, PALEMBANG – Pembangunan kawasan sekolah atau kampus tentunya harus memerlukan izin lingkungan. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup (Kepmen LH) nomor 05/2012 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL maka pembangunan gedung Sekolah atau kampus yang memiliki luas bangunan = 10.000 m2 wajib memiliki AMDAL.

Bangunan gedung yang memiliki luas antara 2.000 – 9.999 m2 hanya diwajibkan memiliki izin UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan). Sedangkan di bawah luasan tersebut, hanya perlu mengurus izin SPPLH (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Terkait hal itu, Yayasan Wanita Kereta Api (YWKA) yang bergerak di bidang pendidikan, SD, SMP hingga SMA dan SMK berlokasi di Kelurahan Ogan Baru, Kecamatan Kertapati Palembang abaikan imbauan dan teguran dari pemerintah setempat.
Hal itu disampaikan Lurah Ogan Baru Edi Alfian saat dijumpai awak media di tengah kesibukannya, Jumat (21/5/2021).

“Terkait hal itu, kita selaku pemerintah setempat tidak pernah dilibatkan (berkoordinasi) untuk masalah izin mendirikan bangunan. Jadi kita selaku Lurah, selagi tidak ada laporan dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) tentunya tidak tahu. Karena induknya dari YWKA,” ungkapnya dengan nada kecewa selaku pemerintah setempat.

Sejauh ini, jelas Edi, pihak pemerintahan (Lurah Ogan Baru) selalu berkoordinasi dengan pihak YWKA selalu tenaga pendidik. Hal itu agar apa yang dilaksanakan di sektor pendidikan dapat berkoordinasi, dan komunikasi berjalan dengan baik.

“Itulah yang diharapkan, tujuannya supaya program-program pemerintah kota Palembang dapat berjalan di seputar wilayah YWKA. Seperti menyangkut masalah ruang terbuka hijau (RTH) dan tata lingkungan, mereka tidak pernah berkoordinasi. Saat mereka ingin membangun gerbang sempat kita larang dan disarankan agar meminta rekomendasi terlebih dahulu dengan Dinas Pendidikan,” ujarnya.

Dikatakan Edi, sejak 2012 saya menjadi lurah di sini, tanah sekolah YWKA adalah milik PT KAI, saya belum pernah mengetahui AMDAL sekolah YWKA baik bangunan lama maupun bangunan baru yang ada saat ini.

“Bahkan saya pernah mengimbau ke pihak Sekolah YWKA untuk berkoordinasi tetapi diabaikan terkait ruang terbuka hijau (RTH) yang sudah menebang banyak pohon didekat pagar sekolah serta pembangunan Gapura Sekolah di pinggir jalan Kimerogan. Takutnya pihak YWKA klaim tanah itu,” kata Lurah yang telah menjabat 10 tahun ini.

Edi mengakui, kurang mengetahui adanya pengajuan untuk rekomendasi baik itu penambahan bangunan fisik baru maupun rehab. Artinya untuk advice planning (AP) harus diperiksa terlebih dahulu.

“Kita lihat dulu, sesuai atau advice planning, alirannya dimana, limbahnya jenis apa, membahayakan lingkungan atau tidak, menimbulkan gangguan ketentraman ketertiban masyarakat serta melakukan analisis di lapangan. Tidak bisa hanya mendengar cerita saja, karena mereka di bawah naungan PT KAI. Artinya planning sektor PT KAI yang mengelola semuanya,” ungkap Edi.

Sedangkan untuk birokrasi pemerintahan itu, apakah berjalan atau tidak, otomatis balik kembali planning sektornya kepada PT KAI. Karena penguasa penuh ada di PT KAI. “Perlu atau tidaknya tentunya harus melengkapi tanggung jawab mereka,” tukasnya.

Sementara itu, Manajer Humas PT KAI Sumsel, Aida melalui Staffnya Setya menyampaikan YWKA dan PT KAI tidak ada hubungan. “Dan untuk aset PT KAI semuanya pasti memliki Amdal dan ada juga yang masih dalam proses,” tegasnya.

Ketika disinggung soal lokasi kantor YWKA di Sumsel, Saya, jawab Setya, tidak tahu tempat kantor YWKA di Sumsel dan karena itu bukanlah aset PT KAI setahu saya,” tandasnya.

Teks ; iwan

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait