Yakin Dicurangi Dalam Pilkades H Syawali Resmi Ajukan Gugatan

SWARNANEWS.CO.ID, MUSI RAWAS | H Syawali Kepala Desa Karya Mulia, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, diketahui sudah dua periode menjabat dan kembali mencalonkan diri pada perhelatan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak Musi Rawas (Mura) pada 08 April 2021 lalu. Hasilnya elektabilitas Syawali terjungkal dari lawannya Sudarsono bahkan tertinggal juga dengan jumlah suara yang tidak sah.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun awak media SWARNANEWS.CO.ID, bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) 1157 jiwa, hadir saat pemilihan 986, perolehan calon nomor 01 atas nama Sudarsono 384, perolehan calon nomor 02 atas nama H Syawali 249, sedangkan kertas suara dianggap rusak dan tidak sah sebanyak 353.

Tidak terima begitu saja kekalahannya H Syawali resmi melakukan gugatan dan telah menunjuk Penasehat Hukum (PH), Fauzi Ariyanto, SH dan Ardi Muthahir, SH, MH.

Dijumpai di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Musi Rawas, Selasa (13/04/2021) baik Fauzi maupun Ardi membenarkan bahwa mereka berdua telah resmi ditunjuk sebagai kuasa hukum dari H Syawali.

Secara tegas Ardi Muthahir menyatakan bahwa Pilkades Desa Karya Mulia cacat hukum dan batal.

“Kami menyatakan bahwa Pilkades Karya Mulia tidak legitimate atau tidak sah dan cacat formil. Kedua, menyatakan hasil Pilkades ini batal demi hukum. Ketiga, Pilkades Desa Karya Mulia harus dilakukan pemilihan ulang secara profesional, jujur dan adil”, tegas Ardi.

Lebih lanjut Ardi mengungkapkan berdasarkan himpunan informasi dan data yang Ia dan rekan peroleh bahwa kliennya H Syawali sangat dirugikan. Hampir bahkan seluruh kertas suara yang rusak adalah pendukung dan mencoblos kliennya.

Ditimpali Fauzi Ariyanto, SH bahwa kerusakan kertas suara sebanyak 353 lembar artinya sebanyak itu pula jumlah masyarakat yang telah menyalurkan hak pilihnya. Sangat tidak wajar, sepertinya lemah dalam sosialisasi bahkan tidak ada sosialisasi dari Pokja atau Panitia Pilkades di Desa Karya Mulia.

“Yang pasti Kami sudah melaporkan kejadian ini pada setiap tingkatan yaitu di Pokja Desa, Kecamatan dan Kabupaten. Bahkan hari ini kami sudah mengajukan dokumen sanggahan yang ditujukan kepada Komisi I DPRD Mura, Kadis DPMD Mura, Ketua DPRD Mura bahkan Bupati Musi Rawas”, ungkap Fauzi.

Fauzi juga menegaskan pihaknya tidak akan main-main dan mentolerir kesalahan prosedur pelaksanaan Pilkades di Desa Karya Mulia ini, bahkan jika semua tingkatan pengaduan sebagaimana disebutkan tadi tidak kunjung ada solusi sebagaimana yang diharapkan. Maka masalah ini akan diajukan ke lembaga peradilan yaitu Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Sebab ada perbuatan melawan hukum (PMH) dalam proses pelaksanaan Pilkades di Desa Karya Mulia.

Terpisah Kepala Dinas (Kadis) DPMD Kabupaten Musi Rawas, Ahmadi Zulkarnain memberikan tanggapan dan mempersilakan bagi pihak yang akan melakukan gugatan terhadap hasil Pilkades sebab itu merupakan hak seseorang yang dijamin oleh undang-undang.

Salah satu Kuasa Hukum calon kades Desa Karya Mulia Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan atas nama H Syawali, yaitu Ardi Muthahir, SH, MH menunjukkan dokumen sanggahan dan gugatan ke Pemkab Musi Rawas, Selasa (13/04/2021).

“Silakan bagi yang tidak puas atau merasa dirugikan dalam proses Pilkades, itu hak yang diatur oleh regulasi negara kita. Asalkan dalam penggunaan hak gugatan itu penuh tanggung jawab dan sesuai mekanisme yang ada tidak melabrak aturan yang berlaku”, ungkap Ahmadi.

Lebih lanjut dijelaskan Ahmadi secara teknis sesuai peraturan yang berlaku gugatan dan sanggahan dapat dilakukan oleh para pihak yang keberatan tiga hari setelah pencoblosan.

“Tiga hari usai pencoblosan silakan masukkan sanggahan ke panitia atau Pokja tingkat desa. Selama tiga hari Pokja tingkat desa harus selesai memproses berikut solusinya. Jika mentok atau tak ada jalan keluarnya di desa maka sanggahan diajukan di Pokja Kecamatan dengan limitasi waktu selama lima hari. Jika di kecamatan selama rentang waktu itu tidak ada jalan keluar dilanjutkan ke Pokja Kabupaten dengan rentang waktu proses selama tiga puluh hari kerja”, papar Ahmadi Zulkarnain, Kadis DPMD Mura, Selasa, 13/04/2021.

Lebih lanjut dengan daya ingatnya (red, tanpa membaca daftar tabulasi atau rekapitulasi) Ahmadi menyebutkan dari 111 desa yang melaksanakan Pilkades serentak ada 11 desa yang sudah diketahui melakukan sanggahan atau gugatan terhadap hasil Pilkades.

Antara lain lanjutnya, Desa G1 Mataram dan F Trikoyo (Kecamatan Tugumulyo), Desa Sumberejo dan Karyamulia (Kecamatan Megang Sakti), Desa Sumberkarya (Kecamatan STL Ulu Terawas), Desa Ngestiboga II dan Ngestikarya (Kecamatan Jayaloka), Desa Karya Teladan (Kecamatan Muara Kelingi), Desa Pelawe (Kecamatan BTS Ulu), Desa Ciptodadi I (Kecamatan Sukakarya) dan Desa Leban Jaya (Kecamatan Tua Negeri).

“Secara umum yang menjadi pokok persoalan sanggahan adalah suara tidak sah, dugaan kurang sosialisasi oleh panitia Pilkades, dan kurang pahamnya masyarakat yang melakukan pencoblosan. Itu beberapa hal pokok yang disanggah atau digugat”, tutup Ahmadi.

Teks : Rehanudin Akil
Editor : Sarono PS

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait